GARUT EXPRESS– Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat di Kabupaten Garut telah memicu perbincangan intens di kalangan warga, menyulut pertanyaan tentang kesenjangan yang semakin membesar di tengah kesusahan ekonomi yang melanda. Salah satu contoh yang menonjol adalah kenaikan drastis harta Bupati Garut, Rudy Gunawan.
Menurut informasi yang diambil dari Kompas.com, tahun 2020, harta kekayaan Rudy tumbuh pesat. Nilai kekayaannya melonjak dari Rp 17.561.000.000 menjadi Rp 18.321.491.590. Pada tahun yang sama, Rudy bahkan mampu membeli mobil Toyota Fortuner senilai Rp 750 juta dan tanah di empat lokasi senilai Rp 650 juta. Bahkan di tengah pandemi Covid-19, pada tahun 2021, Rudy berhasil menambah kekayaannya sebesar Rp 1 miliar, mencapai total Rp 19.361.305. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari kepemilikan lahan di kawasan Garut Kota seluas 677 meter persegi senilai Rp 3 miliar.
Namun, kenaikan harta Bupati ini berdiri dalam kontras yang tajam dengan kondisi keluarga di Kp. Sukasari, Desa Jatisari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Keluarga ini telah mengalami tahun-tahun sulit ekonomi akibat bangkrutnya usaha mereka dan penipuan. Bahkan, putri tercinta mereka harus menjalani operasi karena divonis menderita penyakit Hidrocefalus dan Celebral Palsy.
Mereka kini dihadapkan pada beban finansial yang makin besar, sementara pendapatan mereka hampir hilang. Bahkan, rumah yang dibangun dengan kerja keras sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama bertahun-tahun harus dilelang oleh perusahaan pembiayaan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha. Keputusan tersebut membuat kesedihan keluarga semakin mendalam, karena beberapa pihak enggan memberikan bantuan, terkadang karena fisik rumah mereka dianggap terlalu megah.
Sebagai seorang ibu, Widya, ibu dari Azhima Nur Hafizah, yang baru berusia 10 bulan, merasa sangat sedih. Anaknya didiagnosis menderita Hidrocefalus sejak lahir dan telah menjalani operasi. Meskipun operasinya berhasil, keluarga masih berjuang untuk membayar tagihan BPJS yang semakin besar.
Widya berusaha meminta bantuan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Garut sebelum operasi di RS Santosa Bandung pada tanggal 5 Oktober 2023. Namun, upayanya terhenti karena Dinsos mengklaim anggaran untuk fasilitasi ke faskes bulan Oktober sudah habis, dan anggaran kas baru bisa diajukan pada bulan November. Kondisi semakin sulit ketika mereka diminta untuk memenuhi syarat kepemilikan BPJS.
Beruntungnya, operasi Azhima akhirnya berjalan lancar berkat bantuan mobil ambulance dari Ketua PDIP, Yudha Puja Turnawan. Selain itu, anggota DPRD ini membantu membayar BPJS mandiri dan denda yang terhutang.
Meskipun Widya tidak ingin terpaksa membagikan ceritanya, ia merasa terdorong untuk melakukannya karena melihat kondisi putrinya yang memprihatinkan. Ia hanya berharap bahwa Pemerintah Kabupaten Garut akan memperhatikan dan membantu keluarganya dan keluarga lain yang mengalami situasi serupa.
Ketua PDIP DPC Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menyatakan niatnya untuk mengusulkan pembuatan BPJS PBI gratis di masa depan.
Hingga saat ini, pihak media belum berhasil mengonfirmasi pihak Desa Jatisari mengenai situasi salah satu warganya yang membutuhkan bantuan untuk biaya operasi dan pengobatan putrinya.(*)
