garutexpress.id- Rombongan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut mendatangi Bank Mandiri Cabang Garut untuk menggelar audensi terkait keluhan masyarakat.
Saat audensi ke Bank Mandiri, Ketua umum HMI Cabang Garut, Sulton Hidayatullah, didampingi Sekretaris Fajar Alamsyah, Bendahara Ramdani, bidang PA Hasan, PPD Rival S.S, HUMHAM Tedi, PTKP Taofiq dan Bagus, Senin (13/9/2021).
Penyampaian ketua umum terkait banyaknya keluhan dari masyarakat yang menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pengurus HMI Cabang Garut menyesalkan, terkait kurang optimalnya pengawasan dan penetapan agen dari pihak Bank Mandiri yang tidak sesuai Pedoman umum (Pedum).
Peralihan Bank penyalur dari Bank Negara Indonesia (BNI) di tunjuk oleh Kemensos menjadi Bank Mandiri hal Ini menjadi banyak problem di lapangan.
“Keluhan masyarakat pun beragam, dari tidak adanya saldo selama 7 bulan, Kartu Keluarga Sejahtera (KKs) yang disimpan di agen, pangan yang di terima kurang berkualitas.” Ujar Fajar Alamsyah sekretaris umum HMI Cabang Garut.
Menyikapi hal ini, HMI Cabang Garut melakukan observasi ke lapangan dan menyebarkan angket kepuasan, ternyata memang banyak hal keliru.
Salahsatu contoh warga maripari sukawening, sudah 7 bulan tidak mendapatkan bantuan BPNT tersebut dan hanya mendapatkan satu kali pada bulan februari 2021.
Fajar menyebut, program BPNT yang digulirkan oleh Presiden Jokowi sampai pertengahan tahun 2021 diduga masih banyak tidak tepat sasaran.
“Tidak tepat kualitas, tidak tepat harga dan tidak tepat jumlah, sesuai dengan apa yang tertera di Pedoman Umum (Pedum),” ungkapnya.
Menurutnya, di beberapa desa/kelurahan, banyak masyarakat yang tidak ada saldo bulanan. Ada juga keluhkan warga terkait kualitas pangan yang diterima. HMI memperkirakan hal tersebut tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya diterima KPM.
“Kalau ditotalkan, sembako yang diterima beberapa KPM jumlahnya jauh mencapai Rp200.000, diduga mark up harga, isi Pedoman umum (Pedum) padahal sudah jelas tidak boleh di paket paket pangan tersebut, KPM bebas memilih tetapi tidak keluar dari yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya,ini adalah hasil dari angket yang kita sebarkan di masyarakat,” bebernya.
Fajar menegaskan, peran pemerintah daerah sebagai pemantaupun dipertanyakan, dari mulai Dinsos, TKSK Kecamatan, Tim koordinasi sembako Kabupaten.
“Pengawas Bank Mandiri seolah-olah tidak berani melaporkan ketika terjadi permasalah di lapangan, seoalah-olah membiarkan tanpa ada perhatian kepada masyarakat. Di dalam ketentuan, setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warung yang melayani program sembako. Kecuali, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan,” bebernya.
Diharapkannya, supplier ini didalami asal usulnya oleh pengawas, sementara itu untuk ASN, tenaga pelaksana bansos pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warung maupun pemasok e-Warung.
Dalam audiensi itu, kepala Bank Mandiri Cabang Garut hanya bicara “Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi bagi kita untuk upaya perbaikan kedepannya,”
“Dengan itu HMI Cabang Garut sangat kecewa terkait permasalahan yang terjadi dan lemahnya pengawasan dan ketegasan yang di lakukan oleh Bank Mandiri Cabang Garut,” tandasnya.
Dalam audensi tersebut, HMI Cabang Garut sedikitnya melayangkan 5 poin tuntutan, sebagai berikut :
- kepada Bank mandiri Garut untuk mengevaluasi agen atau e-warong yang tidak sesuai kriteria Pedoman umum.
- Bank Mandiri Garut mengoptimalkan pengawasan program BPNT.
- Meminta kepada Bank mandiri pusat untuk mengevaluasi kepala Bank Mandiri Garut.
- Meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak lagi bekerja sama dengan Bank Mandiri karena tidak ada perubahan dari masalah-masalah sebelumnya.
- Meminta kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk tidak mengintervensi di wilayah supplier dan hal lainnya yang berhubungan dengan program BPNT. (*)
Reporter : Tim GE
Editor : KE
