DPRD Jabar Dukung Pembentukan DOB Garsel, Pemprov Diminta Perhatikan Infrastruktur

garutexpress.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar benar-benar mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Garut Selatan (Garsel). Bahkan sebagai keseriusan dari dukungannya itu, DPRD Jabar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar agar memperhatikan pembangunan infrastrukturnya.

“Kami mendorong Pemprov Jabar agar benar-benar memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah yang sedang melaksanakan persiapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka daerah tersebut tentu akan lebih siap memisahkan diri dari kabupaten induk,” kata anggota Komisi I DPRD Jabar, Memo Hermawan, Rabu (2/12/2020).

Memo yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini juga mengungkapkan adanya kewajiban pemerintah untuk membantu setiap daerah yang sedang melaksanakan persiapan DOB, termasuk Garut Selatan. Kewajiban ini bukan hanya dimiliki oleh Pemkab Garut akan tetapi juga Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.

Memo Hermawan (Anggota Komisi I DPRD Jabar)***

Pihaknya, tutur Memo merasa optimis jika pembentukan DOB Garut Selatan akan segera terealisasi. Bahkan belum lama ini DPRD Jabar bersama jajaran eksekutif Pemprov Jabar telah melakukan rapat paripurna terkait pembahasan pemekaran wilayah yang ada di Jabar, salah satunya Garut Selatan.

“Kemungkinan besar pembentukan DOB Garut Selatan tak lama lagi akan terealisasikan. Makanya kami selalu mendorong pemprov agar benar-benar memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan yang tengah melaksanakan persiapan,” ujarnya.

Diakui Memo, saat ini kondisi infrastruktur di wilayah selatan Garut masih banyak perlu mendapatkan pembangunan karena banyak yang kondisinya rusak. Salah satunya jalan provinsi yang menghubungkan antara Kecamatan Pakenjeng, Bungbulang, dan Caringin yang menurutnya rusak parah.

Sebagai bukti keseriusan dalam mendukung pembentukan DOB Garut Selatan, tambah Memo, pihaknya telah mendorong Pemprov Jabar agar melaksanakan perbaikan jalan tersebut. Hasilnya patut disyukuri karena Pemprov Jabar telah menganggarkan biaya perbaikan jalan tersebut dengan anggaran mencapai Rp200 miliar.

Namun tutur Memo, mengingat cukup besarnya anggran yang dibutuhkan, penganggaran perbaikan jalan tersebut tak bisa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pemprov telah menetapkan pembangunan jalan di wilayah selatan Garut itu dalam dua tahun anggaran sehingga perbaikan jalannya baru akan selesai tahun 2022.

“Belum lama ini saya melakukan kunjungan ke wilayah selatan Garut dan melintasi jalan yang membentang dari Pakenjeng hingga ke Caringin melalui Bungbulang. Jalannya luar biasa, kondisinya rusak parah sehingga saya terpikir untuk mendorong Pemprov Jabar akan melakukan perbaikan dan Alhamdulillah akhirnya terealisasi anggaran Rp200 miliar,” ucap Memo.

Disampaikannya, DPRD Jabar juga telah mendorong Pemprov untuk lebih memperhatikan sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah selatan Garut. Hasilnya, Pemprov Jabar setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk dengan jumlah cukup besar yakni mencapai Rp100 miliar.

Lebih jauh Memo menyebutkan, ketika DOB Garut Selatan sudah berjalan, kemungkinan pusat pemerintahan tidak akan langsung berada di wilayah Kecamatan Mekarmukti sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk sementara pusat pemerintahan akan berada di wilayah Kecamatan Pameungpeuk, sambil menunggu pembangunan infrastruktur di Mekarmuti selesai dibangun.

“Pasti pusat pemerintahan tak akan bisa dilaksankan di Mekarmukti karena infrastruktur di sana yang belum siap. Untuk sementara, pusat pemerintahan DOB Garut Seklatan akan berada di wilayah Pameungpeuk dimana di sana kan ada bangunan bekas kantor Kewadanaan sehingga tak akan mengganggu kantor kecamatan,” kata mantan Wakil Bupati Garut ini.

Memo juga berharap agar program pembangunan infrastruktur sebagai persiapan pelaksanaan DOB Garut Selatan yang dilaksankan pemerintah juga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Ia menilai, adanya dukungan masyarakat akan sangat besar pengaruhnya untuk kelancran pembangunan yang dilaksankan di daerah tersebut.

Dicontohkannya, bentuk dukungan dari masyarakat salah satunya bisa dalam bentuk membantu kelancaran proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ia pun mengingatkan potensi keterlibatan cukong-cukong tanah dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Garut Selatan yang keberadaannya akan cukup mengganggu kelancaran proses pembebasan lahan. (*)

Reporter  :  Ahen

Editor      :  ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here