garutexpress.id- Pertanyaan Kepala BAPPEDA Jawa Barat, Taufiq Budi Santoso bahwa Pemerintah Kabupaten Garut tidak pernah membuat usulan honor Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT) Kabupaten Garut pada Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat atau e.budgeting atau “Si Rampak Sekar” membuka tabir yang selama ini menjadi pertanyaan penyebab tidak adanya honor bagi GBDT Garut tahun 2020.
Menurut Dian Hasanuddin, salah seorang anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, anggaran honor GBDT berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat yang mekanismenya melalui Bantuan Keuangan.
“Tentunya sebagaimana bantuan keuangan, maka proses usulan tetap harus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD (Dinas Pendidikan). Mekanismenya, Dinas Pendidikan membuat usulan yang ditandatangani oleh Bupati kemudian melakukan pengentrian ke sistem e-budgeting,” ungkap Dian.
Ditambahkannya, setelah usulan dibuat dan di-entri pada sistem e-budgeting, maka Pemerintah Provinsi akan menganggarkan bantuan keuangan Kab/Kota pada APBD Provinsi Jawa Barat.
“Jadi kalau Disdik Garut hanya membuat surat usulan manual tetapi tidak datang ke Bapeeda Garut untuk melakukan pengentrian e-Budgeting. Maka surat usulan yang ditandatangan Bupati tersebut tidak akan menjadi arti apa-apa kecuali hanya menjadi deretan kata-kata tanpa makna,” jelasnya.
Diungkapkannya, juga tidak ada alasan terlambat, memang pada usulan anggaran murni 2020 di bulan Maret 2019 Disdik sama sekali tidak melakukan pengentrian. Tetapi pada sekitar bulan Juni 2020 rekan-rekan GBDT sudah datang ke Dinas Pendidikan untuk meminta diperhatikan dan kemudian melakukan koordinasi dengan Bappeda Jawa Barat.
“Artinya ada kesempatan untuk usulan dianggaran perubahan. Tetapi sekali lagi, Disdik Garut hanya membuat surat manual dan tidak melakukan pengentrian e-budgeting. Malah berangkat ke Bandung untuk mengirimkan manual surat usulan ke TU Bappeda dan TU Disdik Provinsi Jawa Barat. Masa sih, ngurus anggaran perubahan dari bulan Juni bilangnya terlambat,” tandasnya.
Dian mempertanyakan, apa bedanya dengan bantuan Dana Alokasi Khusus ? Dinas mau bikin usulan setumpuk apapun proposalnya diserahkan ke staf kepresidenan pun kalau tidak dientri pada sistem KRISNA tentu tidak akan ada usulan.
“Jadi menurut saya, Kadisdik Garut tidak usah ngeles atau membantah bahwa anak buahnya melakukan kelalaian, dengan menunjukkan surat usulan dan tanda terima surat dari TU Provinsi. Sudah jelas mekanisme usulan lewat e-budgetingnya tidak dilakukan. Jangan juga mencari pembenaran dengan menyebutkan ada kabupaten/kota lain yang nasibnya sama dengan Garut. Coba sebutkan daerah mana, trus kita cek bareng-bareng bener gak apa yang diomongkan Kadisdik Garut itu?” ujarnya.
Dian menegaskan, sekarang ini tinggal bagaimana Kadisdik Garut duduk satu meja dengan TAPD Kabupaten Garut dan berkoordinasi dengan TAPD Provinsi untuk mencari solusi agar honor GBDT Garut terbayar di tahun 2020.
“Ini soal tanggungjawab dan moralitas terhadap GBDT yang tetap bekerja karena mereka belum diberhentikan. Apalagi dimasa pandemi semua pihak termasuk para pendidik GBDT menghadapi dampak perekonomian,” pungkasnya. (*)
Reporter : Tim GE
Editor : ER
