Ini Janji Menteri Nadiem, Segera Naikan Gaji dan Angkat Sejuta Honorer jadi PNS

Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI)/ Foto: ISTIMEWA.***

garutexpress.id- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini tengah mempersiapkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, ada satu juta guru honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Tak hanya itu, guru honorer juga akan dinaikan gajinya. Kebijakan tersebut akan dilakukan segera dalam waktu dekat.

“Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer sampai satu juta formasi,” kata Nadiem Makarim saat berkunjung ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (11/11/2020).

Pembukaan formasi ini menjadi kesempatan bagi guru honorer, khususnya yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) agar bisa diangkat menjadi PPPK.

Sebab, kata Nadiem, pihaknya akan memprioritaskan terlebih dahulu untuk guru-guru honorer yang masih bergaji di bawah standar.

 Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI)/ Foto: ISTIMEWA.***

“Untuk guru-guru honorer yang sudah bergaji Upah Minimum Regional (UMR) agar menahan diri dulu,” ucap Nadiem.

“Kita fokus membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji Rp 200.000, namun kerjanya sama dengan yang digaji UMR dan PNS,” katanya.

Meski demikian, kata Nadiem, tak serta merta setiap guru honorer yang berada di daerah 3T lantas langsung diangkat menjadi PPPK.

Dikatakannya, mereka tetap harus mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu. Program pengangkatan ini pun, kata dia, baru akan dimulai pada 2021.

“Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil dan transparan,” tukasnya.

Nadiem berharap melalui program ini, dapat menjadi kesempatan bagi para guru honorer di daerah-daerah untuk bisa mengabdi sebagai PPPK.

Nadiem menyebut, formasi PPPK ini dari daerah. Namun, permasalahannya saat ini masih terdapat kendala di daerah. Itu karena pemerintah daerah atau pemda baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi.

“Oleh karena itu, kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya, sampaikan berapa kebutuhannya,” ujarya. (*)

Reporter : Tim GE
Editor     : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here