Soal Aksi Penolakan UU Cipta Kerja, Ini Klarifikasi-Pernyataan HMI Cabang Garut

Para aktivis HMI di terima Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, saat menyampaikan pernyaat sikapnya saat aksi penolakan UU Cipta Kera Omibus Law, Kamis (8/10/2020)***

garutexpress.id- Terkait disahkannya Undang Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Garut beserta elemen buruh melakukan unjuk rasa aksi turun ke jalan untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang serta mendesak Presiden untuk menerbitkan PERPU pembatalan UU Cipta Kerja.

Hal tersebut diungkapkan Korlap Aksi HMI Cabang Kabupaten Garut Ginan Abdul Malik saat memberikan pernyataannya melalui sambungan seluler yang menyebutkan, di dalam pasal-pasal UU Omnibus Law Ciptaker masih terdapat hak-hak dasar buruh yang terdegradasi, Kamis (08/10/2020).

“Walaupun tidak seburuk kabar yang beredar seperti halnya jam kerja ada di Pasal 77, Cuti ada di Pasal 79, UMP/UMK ada di pasal 88c, pesangon ada di Pasal 156 UU Cipta Kerja tetapi masih adanya hak-hak dasar buruh yang terdegradasi antara lain PKWT/kontrak kerja tanpa batas, besar pesangon diturunkan, outsourcing diperluas tanpa batas, syarat PHK dipermudah,” ungkap Ginan.

Ketika melakukan Audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Garut terjadi perdebatan panas antara masa Aksi (HMI, dan Buruh) dengan anggota DPRD, namun akhirnya menemui titik kespakatan bersama.

“Alhamdulillah DPRD siap mempasilitasi untuk menyampaikan aspirasi didaerah dan juga seluruh anggota DPRD Kabupaten Garut menyatakan menolak terhadap UU Omnibus Law,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Garut, Hj Euis Ida menyampaikan bahwa anggota DPRD menyepakati menolak Omnibus Law. Lebih lanjut dalam audiensi tersebut wakil bupati Garut Helmi Budiman mengeluarkan surat yang akan dilayangkan kepada presiden sebagai bentuk penolakan.

“Namun demikian HMI menyampaikan akan terus mengawal dan melakukan proses langkah konstitusional sebagai bentuk ikhtiar untuk pembatalan UU Omnibus Law,” jelas Ginan.

Sebelumnya diberitakan, Massa aksi penolakan UU Cipta Kerja di Kabupaten Garut emosi akibat surat pernyataan Pemda dan DPRD Garut tidak sesuai harapan. Mereka merasa dibohongi dengan surat pernyataan yang dibuat.

Mulanya massa sudah tenang setelah Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman dan perwakilan DPRD Garut, Dadang Supriatna menemui mereka. Helmi dan Dadang pun menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law.

“Kami mendukung aspirasi massa menolak UU Cipta Kerja,” ujar Helmi usai menemui massa di depan Gedung DPRD Garut, Kamis (8/10/2020). (*)

Reporter : Tim GE

Editor     : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here