garutexpress.id- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan ini (September 2020) akan mengaudit anggaran Covid-19 di 4 daerah Jawa Barat. Keempat daerah itu, di antaranya Kota Bogor, Kota Depok, Kota Cimahi dan Kabupaten Garut.
Diketahui, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat memulai proses audit dana penanganan Covid-19 anggaran 2020 di Kota Bogor pada 10-29 September, dan berlanjut ke tiga daerah lainnya, yaitu Kota Depok, Cimahi dan Kabupaten Garut.
Proses pemeriksaan ini dimulai dengan pelaksanaan entry meeting bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang digelar secara virtual, Kamis (10/9/2020)
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan, pihaknya menurunkan 4 tim untuk melakukan pemeriksaan dana penanganan Covid-19, di Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kota Depok dan Kota Bogor.
Pemeriksaan ini, kata Arman dilakukan karena selama penanganan Covid-19, pemerintah daerah banyak menggunakan dana dari berbagai pihak dan berbagai sumber, baik dari pusat, daerah, maupun dari BUMN dan BUMD serta pihak ketiga.
BPK akan melaksanakan pemeriksaan yang bersifat komprehensif dan berlangsung saat pelaksanaan penanganan Covid-19 sedang berjalan di daerah.
“Yang biasanya kami laksanakan itu ‘post audit’, tapi saat ini kita laksanakan ‘on going audit’ dengan harapan hasilnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini kan masif dan berdampak secara ekonomi, misalnya. Itu menjadi latar belakang karena ada anggaran dari pemerintah baik pusat, daerah dan sumbangan dari pihak ketiga,” tuturnya.
Ada dua jenis pemeriksaan, yakni 10 September sampai akhir September dilakukan pemeriksaan tahap pertama atau pendahuluan. Lalu pemeriksaan secara rinci dilaksanakan pada Oktober.
Pemeriksaan ini, kata dia, bukan hanya pemeriksaan lokal atau Jabar saja, tetapi serentak di seluruh instansi terkait, baik pusat maupun daerah. Nanti hasilnya akan menjadi menjadi kesimpulan dalam penanganan Covid-19 secara nasional.
“Tujuannya pemeriksaan untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi. Pemeriksaan berorientasi pada berapa anggarannya dan bagaimana, alokasinya seperti apa, apakah sudah sesuai peruntukannya atau tidak dan lain-lain,” tutupnya. (*).
Dari berbagai sumber.
