Pupuk Bersubsidi Langka dan Kartu Tani Tak Jelas, Para Petani “Ontrog” Dinas Pertanian Garut

garutexpress.id- Dipicu langkanya pupuk bersubsidi, sejumlah petani  Garut mendatangi kantor Dinas Pertanian Garut untuk menyampaikan keluh kesah mereka di masa pandemi ini, Rabu (23/9/2020). Selain mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi, para petani juga mempertanyakan ‘Kartu Tani’ yang tidak jelas. Bahkan banyak di antara petani yang tak memiliki Kartu Tani tersebut.

Zenal, yang merupakan salah seorag petani di kawasan Samarang Garut mengaku, di wilayahnya sudah sejak dua bulan terakhir mengalami kelangkaan pupuk.  Hal ini membuat para petani di desanya kesulitan dan mulai mencari tambahan modal untuk menanam.

“Sejumlah petani mulai mengurangi penggunaan pupuk sehingga  berpengaruh pada produktivitas pertanian. Kalau pupuk sedikit, maka hasil dari prduksi pertanian pun tidak sesuai harapan,” ungkapnya.

Diharapkannya, pemerintah segera turun tangan memberikan bantuan kepada para petani, khususnya untuk mendapatkan pupuk dengan harga murah jelang musim tanaman.

“Jika tidak, para petani bisa tekor jutaan rupiah,” tandasnya.

Diakuinya, untuk tiap satu hektare lahan dibutuhkan 30 sak pupuk. Tak hanya di wilayah Smarang, di sejumlah Kecamatan lain juga saat ini mulai kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Kesulitan pupuk ini bersubsidi ini diakibatkan beberapa hal, mulai dari stoknya habis hingga tidak bisa membeli karena tidak memiliki kartu tani.

“Petani hanya bisa membeli pupuk bersubsidi kalau ada kartu tani, sedangkan sekarang ini banyak sekali petani yang tidak memilikinya. Datanya sudah masuk sebelumnya, tapi yang jadi kartu tani hanya beberapa. Sisanya jadi bingung,” keluhnya.

Menurutnya, persoalan para petani ini sudah berlangsung cukup lama, namun tidak ada perhatian dari pemerintah walau sudah disampaikan kepada petugas di lapangan.

“Sekarang jadinya kita terus-terusan membeli pupuk non subsidi yang harganya mahal. Tentunya ini sangat memberatkan,” tandasya.

Dari informasi yang dihimpun, suplai pupuk bersubsidi dari produsen selama ini disesuaikan dengan kebutuhan petani di lapangan. Petani yang memiliki kartu tani pun hanya bisa membeli sesuai kebutuhan, dan itu tercatat dalam data.

“Masalahnya, data kita sudah masuk, termasuk data lahan yang digarapnya. Lalu kalau suplai pupuk disesuaikan dengan itu, sisa pupuk subsidinya kemana? Kami berpikir negatif tentunya, pasti ada yang main di sini,” ungkapnya.

Sementara itu, kordinator aksi, Ayi Sunarya mengatakan, kebijakan subsidi pupuk saat ini tidak berkeadilan. Dia menuding kelangkaan pupuk bersubsidi di Garut saat ini karena adanya permainan oknum-oknum yang mengalihkan distribusi pupuk kepada mereka yang bukan haknya.

“Kami menilai,  bahwa program pemerintah berupa kartu tani untuk subsidi pupuk juga memang tidak jelas realisasinya.  Apalagi menggunakan mekanisme perbankan. Tentunya harus ada penjelasan mekanisme subsidi pupuk bagi petani secara berkeadilan,” katanya.

Saat ini, kata Ayi, para petani harus membeli pupuk dengan harga mahal. Namun mahalnya harga pembelian pupuk sejalan dengan hasil pertanian yang rendah akibat tidak maksimalnya pemupukan tanaman.

“Masalahnya, data kita sudah masuk, termasuk data lahan yang digarapnya. Lalu kalau suplai pupuk disesuaikan dengan itu, sisa pupuk subsidinya kemana? Kami berfikir negatif tentunya, pasti ada yang main disini,” ungkapnya. (*)

 

Reporter  :  Zenal

Editor       :  ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here