Duh! Teganya Bantuan untuk Pesantren Dipotong Sampai 50%, Kejari Garut : Segera Lapor Agar tak Jadi Fitnah

garutexpress.id- Pemotongan bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi pesantren dan madrasah diniyah (DI) beberapa hari terakhir ini mencuat di media massa. Menanggapi kabar ini,Ketua MUI Garut, KH Sirodjul Munir, menyesalkan aksi pemotongan BOP tersebut. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut menyebut jika aksi potong-memotong in hukumnya haram.

Apalagi bantuan dari Kementerian Agama (Kemenag) itu diperuntukkan untuk keberlangsungan pendidikan Islam. Tak semestinya bantuan tersebut dipotong. Apalagi ada sejumlah lembaga pendidikan yang tak mengetahui jika mendapat BOP.

“Pemotongan itu sudah jelas hukumnya haram. Dana bantuan ini untuk pesantren dan madrasah diniyah yang notabene untuk kegiatan syiar Islam,” ucap Munir saat dihubungi wartawan, Kamis (24/9/2020).

Munir mengaku sudah banyak yang melaporkan pemotongan tersebut. Dari informasi yang diterimanya, pemotongan mencapai 50 persen.

“Bahkan ada yang lebih dari 50 persen. Ini sudah jelas ada pelanggaran hukumnya,” ujarnya.

Munir meminta penegak hukum untuk turun tangan terkait adanya pemotongan BOP. Ia juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap bantuan itu.

“Nanti kalau ada temuan BPK, bisa ditindak lanjut sama penegak hukum,” katanya.

Pihak pesantren dan madrasah diniyah yang merasa dirugikan, Munir menyarankan untuk melapor ke penegak hukum. Jangan sampai hal serupa kembali terulang.

“Lebih baik bantuan yang diterima itu dikembalikan dulu. Daripada menimbulkan mudharat lebih bagus pulangkan saja,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Sugeng Hariadi, meminta pihak yang merasa dirugikan untuk melapor. Perlu ada pelaporan agar pihaknya bisa bergerak.

“Silahkan buat laporan resminya. Kasus ini tentu akan jadi perhatian untuk kami,” kata Sugeng.

Jika tak dilaporkan, bisa jadi timbul fitnah. Pasalnya tak ada kejelasan pelaku pemotongan bantuan tersebut. Bila segera dilaporkan, penegak hukum bisa cepat mengambil tindakan.

“Meski tak ada laporan, kami juga tetap akan turun tangan. Nanti akan saya turunkan tim untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengaku tak mengetahui adanya bantuan dari Kemenag
pusat ke pesantren yang ada di Garut. Pemda pun tak terlibat dalam pengusulan bantuan itu.

“Kami senang ada bantuan ke pesantren. Cuma keterlaluan jika ada potongan ke pesantren,” ujar Rudy di Pendopo Garut.

Menurutnya, pengusung bantuan tersebut yang jadi persoalannya. Jika bantuan dipotong 20 persen apalagi sampai 50 persen, sudah sangat keterlaluan.

“Kemenag kan ada kakinya di Garut. Jadi Pemda tidak tahu, saya juga tahu dari media. Harus diusut soalnya ini bantuan ke pesantren,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, beberapa pengurus pesantren dan madrasah diniyah di Kabupaten Garut mengeluhkan adanya potongan bantuan dari Kementerian Agama. Potongan yang dilakukan bervariarif, mulai dari 15 sampai 70 persen.

Ada beragam bantuan yang disalurkan. Mulai dari bantuan operasional pesantren (BOP) daring, BOP pondok pesantren kecil, BOP pondok pesantren sedang, dan BOP madrasah diniyyah.

Aziz (30) salah seorang pengurus pesantren di Garut, mengatakan bantuan ke pesantrennya dipotong sebesar 20 persen dari total bantuan Rp 40 juta.

Potongan tersebut lebih kecil dibanding potongan bantuan yang diterima oleh sejumlah pesantren lain di Garut.

“Dari cerita sesama pengurus pesantren, ada yang potongannya sampai 70 persen dari total bantuan yang diterima,” kata Aziz, Rabu (23/9/2020).

Besar bantuan yang diberikan dari Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 25 juta, sampai Rp 40 juta. Potongan bantuan di pesantrennya, disetorkan kepada lembaga yang membawahi sejumlah pesantren.

Namun selain untuk lembaga, tidak sedikit juga potongan tersebut diberikan kepada partai pengusung bantuan tersebut. “Kayak BOP daring itu dapatnya Rp 10 juta dan BOP kecil Rp 25 juta,” katanya.

Pengurus pesantren lainnya, Yasin (37) menuturkan hal yang sama. Bantuan yang diterima untuk madrasah diniyyah di pesantrennya itu mencapai 50 persen.

“Kami dapat bantuan Rp 10 juta. Tapi potongannya sampai 50 persen,” ujarnya.

Bantuan tersebut sebetulnya dicairkan langsung oleh pengurus pesantren, melalui kepala dan bendahara pesantren ke bank yang ditunjuk.

Namun setelah dicairkan, bantuan tersebut diberikan ke seseorang yang mengaku sebagai koordinator partai politik.

“Alasannya karena mereka yang mengusung (bantuan). Padahal kan prosesnya tidak seperti itu. Mereka mengancam kalau tidak mau kasih. Kami kurang paham juga jadi diberikan saja,” ucapnya.

Menurut Yasin, ada madrasah diniyyah yang tak mengajukan tapi menerima bantuan. Namun uang bantuan itu dicairkan orang lain.

“Ada dari pihak madrasah yang datang ke bank sambil membawa SK untuk mencairkan.
Tapi ternyata sudah ada yang mencairkan duluan,” sebutnya.

Kosim (42), pengurus pesantren anak yatim mengaku bahwa pihaknya mendapat bantuan sebesar Rp 25 juta. Dari jumlah tersebut kemudian dipotong 50 persen.

“Kami tidak tahu dapat bantuan. Tiba-tiba sudah dicairkan dan diberikan saja yang 50 persennya ke kami. Bingung juga, kok, seperti ini,” ucapnya.

Dari data yang diterima, bantuan Kementerian Agama untuk pesantren di Kabupaten Garut sekitar 657 paket.

Jumlah tersebut terdiri dari BOP daring 268, madrasah diniyyah 77, taman pendidikan Qur’an 10, ponpes kecil 295, dan ponpes sedang 7. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp 12 miliar.

Terkait persoalan bantuan ini, Kasi Pondok Pesantren Kemenag Garut, Enang, mengaku tidak tahu menahu masalah pemotongan. Menurutnya, bantuan tersebut sama sekali tak melalui Kemenag Garut. Baik sejak awal pengajuan hingga pencairan.

“Tidak lewat kami bantuannya. Dari pengajuan sampai cairnya bantuan itu dilakukan pesantren ke Kemenag pusat melalui online,” ujar Enang.

Hanya saja dari informasi yang didapatkan Enang, bantuan tersebut ‘dimainkan’ oleh pihak-pihak tertentu.

Ketika program tersebut turun, pihak tertentu memanfaatkannya dengan mengaku sebagai pengusung bantuan.

“Saya sempat dengar informasi, ada bantuan yang turun di salah satu pesantren, tiba-tiba ada orang yang mengaku telah mengusungnya dan meminta jatah. Bahkan ada tiga orang yang mengaku mengusung bantuan,” katanya. (*)

Reporter : FW
Editor     : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here