garutexpress.id- Bupati Garut Rudy Gunawan meminta para dokter dan jajaran Dinkes Kabupaten Garut melakukan langkah-langkah, dengan memantau pergerakan orang-orang luar dari zona merah masuk ke wilayah Kabupaten Garut.
“Saya mohon kepada para dokter khususnya dokter Asep melakukan langkah-langkah bagaimana program yang berhubungan dengan PIS-PK (Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga) ini diikuti oleh testing-testing beberapa tempat, bagaimana pergerakan orang-orang luar dari zona merah masuk ke wilayah kita,” ujar Bupati dihadapan jajaran Dinkes dan para kepala puskesmas sebagi peserta Workshop Penguatan PIS-PK Menuju Inovasi Puskesmas, di Fave Hotel Garut, Jalan Cimanuk No.338, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Jum’at (07/08/2020).
Berkaitan dengan PIS-PK ini, Bupati Rudy berharap koordinasi kuratif, bilamana di keluarga itu menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Covid-19 jangan sampai informasi hanya dari medsos atau yang lainnya, lebih baik langsung datang ke Puskesmas.
Rudy menilai kegiatan pelayanan kesehatan ini penting, apalagi PIS-PK ini sangat luar biasa, karena sejak zaman Indonesia merdeka baru sekarang ada kegiatan seperti ini, dengan satu aturan dari Menteri Kesehatan sejak 2016.
“PIS-PK ini adalah program unggulan dan nanti kita di tahun 2022 akan ada satu program untuk memperkuat program PIS-PK,” ujarnya.
Dikatakannya, PIS-PK adalah salah satu hal yang paling terpenting dalam usaha pencegahan covid-19, bisa melakukan deteksi dini, sehingga bisa memprediksikan ke depannya tingkat infeksi Virus Corona, meski tidak tahu kapan akan berakhir.
“Saya ingin jiwa korsa kita ditingkatkan dari mulai kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi sampai dengan kepala Puskesmas dan ke bawahnya,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Garu, dr. Hj. Marlinda Siti Hana, MKM, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar hasil pendataan terintegrasi melalui manajemen Puskesmas menghasilkan inovasi untuk Puskesmas. Tujuan Umumnya guna meningkatkan kualitas perencanaan Puskesmas berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui manajemen Puskesmas.
“Tujuan khususnya agar tercipta data dasar yang valid dan dapat digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya,” tukasnya.
Menurutnya, diperlukan upaya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah memfokuskan kebijakan pembangunan kesehatan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) berkualitas yang salah satunya dilakukan melalui pendekatan keluarga yang dikenal dengan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK), mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan RI No. 39 Tahun 2016.
“Dalam menjangkau keluarga, puskesmas tidak hanya mengandalkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada sebagaimana selama ini dilaksanakan, melainkan juga langsung berkunjung ke keluarga,” katanya.
Dijelaskannya, sasaran dari PIS-PK adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. PIS-PK dilaksanakan dengan menegakkan 3 pilar utama; yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional- JKN.
Marlinda menyebut, pada pelaksanaannya Progran Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) ini masih belum optimal. Beberapa penyebab di antaranya dana, sarana, SDM dan PIS-PK belum tersosialisasi di masyarakat.
“Keterbatasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang tidak sebanding dengan beban kerja SDMK di Puskesmas menjadi salah satu penyebabnya,” tandasnya.
Sementara itu, menurut data Kemenkes RI, pada tahun 2018 jumlah puskesmas lokus PIS-PK adalah sebanyak 6.205 puskesmas. Tahun 2019 jumlah puskesmas lokus PIS-PK meningkat menjadi 9.993 puskesmas, karena target 2019 semua puskesmas sudah menjadi lokus PIS-PK.
Data Kemenkes RI tahun 2019, persentase kunjungan keluarga dan intervensi awal di Jawa Barat pada Januari 2018 adalah 5,96%, sedangkan pada Januari 2019 adalah 35,24%. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Januari 2018 adalah 0,122 sedangkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Januari 2019 adalah 0,144.
“SDM yang terlibat dalam PIS-PK adalah pegawai yang sudah terpapar program PIS-PK, pernah mengikuti pelatihan, dan merupakan staf di program yang terkait langsung dengan program PIS-PK,” ujar Marlinda. (*)
Reporter : Yans
Editor : ER
