garutexpress.id- Kabar memilukan datang dari kawasan Garut selatan, tepatnya di Kampung Eras. RT.01/RW.07, Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Salahsatu pelanggan PLN di kawasan tersebut yakni, pasangan Engkar (50) dan Yeni (37).
Mereka mengaku terpaksa menyerahkan seekor domba, hewan ternak kesayangan satu-satunya kepada seorang oknum petugas PLN Pameungpeuk Garut. Hal itu terpaksa dilakukannya, karena beberapa kali oknum petugas itu mendatangi rumahnya dengan alasan menagih uang untuk biaya penggantian KWH yang rusak.
“Ya, kejadiannya tiga bulan yang lalu, KWH yang rusak itu tak diganti-ganti pihak PLN sudah sekitar 1 tahun lebih pihak pln membiarkan kwh rusak. Setelah dilaporkan, kemudian ada petugas yang akan mengganti KWH yang rusak itu dengan KWH baru, kami harus membayar sebesar Rp 450 ribu. Karena kami belum punya uang, kami kan hanya peternak kecil. Namun petugas itu terus datang menagih, saat menagih kami masih saja belum punya uang. Dan akhirnya kami menyerahkan domba kesayangan kami satu-satunya,” ungkapnya, saat dikonfirmasi garutexpress.id, Selasa (25/08/2020).
Dalam aturannya, untuk penggantian KWH error (rusak) itu tidak ada kewajiban pembayaran bagi pelanggan untuk membayar ganti KWH yang rusak. Itu sudah kewajiban pihak PLN. Namun , hal itu masih saja terjadi, karena keawaman pelanggan sendiri sehingga dimanfaatkan oknum petugas PLN yang nakal.
Menanggapi kasus tersebut,Chumaidi Rahman selaku Manager Bagian Pemasaran PLN UP3 Garut, terkejut. Ia menegaskan, untuk mengganti KHW meter yang rusak itu tak dibebankan biaya kedapa pelanggan alias gratis.
“Untuk mengganti KWH error atau rusak itu tak dikenakan biaya apapun kepada pelanggan alias gratis. Jadi, jika ada petugas yang meminta biaya atau bayaran, saya pastikan itu oknum. Laporkan saja k polisi. Adanya kejadian ini sangat disayangkan. Nanti saya akan cek dan berkoordinasi dengan petugas PLN di Pameungpeuk,” kata Cumidi, saat dikonfirmasi via telfon, Selasa (25/08/2020).
Terkait kasus tersebut, Dian Alamsyah salah seorang tokoh pemuda putra daerah sekaligus Sekretaris lsm gmbi Distrik Garut, angkat bicara. Ia menyebut, kasus pelanggan PLN seperti ini kerap terjadi, akibat lemahnya pengawasan dan sosialisasi para pejabat PLN ke tingkat bawah.
“Kasus (PLN) seperti ini memang kerap terjadi, ini merupakan bukti lemahnya pengawasan dari pejabat PLN hingga ke tingkat bawah. Kami sangat menyangan kasus seperti ini terus berulang. Seharusnya pejabat PLN itu jangan hanya bisa duduk manis di kantor. Turunlah sesekali ke lapangan, bagaimana kasus kasus seperti ini bisa terjadi. Sekelas presiden Jokowi saja bisa blusukan ke tingkat masyarakat bahwah untuk melihat kondisi sebenanya, masa pejabat PLN tak bisa. Maaf bukannya saya pro Jokowi, dan bukan membanding-bandingkan. Ini hanya mengingatkan saja, ” tutur Dian.
Dian mengungkapkan, akhir-ahir ini pejabat PLN di Garut terkesan tebang pilih terhadap warga dan pelanggannya. Padahal, kata Dian, PLN itu sebuah perusahaan negara yang diharuskan melayani siapun warga masyarakat, terlebih pelanggan yang memang punya hak untuk menuntut PLN.
“Sebagai perusahaan negara, PLN kan punya kewajiban melayani warga dan pelanggannya. Selama ini pelayanan (PLN) itu terkesan tebang pilih. Saya ingatkan, kepada para pejabat PLN UP3 Garut, tolonglah sesekali terjun ke lapangan, jangan hanya duduk di kantor, lihat kondisi sebenarnya, jangan ABS (Asal Bapak Senang). Sebagai masyarakat bawah saya sesalkan sikap PLN yang kerap mengesampingkan pelayanan untuk masyarakat jelata. Seharusnya kepada yang mengkritik itu jangan memusuhi, apalagi dalam Islam berseteru dengan orang itu jangan sampai melebihi 3 hari. Saya ingatkan kembali, prajurit itu tidak ada yang salah. Contohlah para pejabat PLN senior!” pungkasnya. (*)
Reporter : Goner
Editor : ER
Leave a Comment