garutexpress.id- Kinerja pejabat di Kabupaten Garut kini mendapat sorotan dari kalangan LSM. Salah satunya dari LSM GMBI Distrik Garut.
Seketaris LSM GMBI Distrik Garut, Dian Alamsyah menyampaikan sindiran pedasnya. Dian menyebut, jika pejabat di Garut tak mau dikritik jangan menjadi pejabat. Menurutnya, kritikan untuk pejabat itu satu kewajaran, karena memang pejabat pelayan masyarakat.
“Pejabat itu pelayan publik dan masyarakatnya. Jadi wajar jika pejabat mendapat kritikan. Jika ada pejabat tak mau dkritik, maka jangan jadi pejabat. Tidur saja di rumah!” ujar Dian, saat dijumpai di sekertariat LSM GMBI Distrik Garut, sabtu (22/08/2020).
Menurutnya, sudah seharusnya pejabat bersedia menerima kritikan dari masyarakat. Dian menilai, pejabat itu sudah selayaknya diawasi, diingatkan, dikritik, agar ia tidak membawa orang-orang yang dipimpinnya terjerumus ke jurang kemudharatan atas kepemimpinannya.
“Sayangnya tidak banyak pejabat yang siap diawasi dan diingatkan. Malah sebaliknya, memusuhi, membenci, menekan dan menyingkirkan orang-orang yang sering mengawasi dan mengingatkannya. Sungguhpun pengawasan dan peringatan itu sebenarnya untuk kebaikan.
Pejabat itu ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Tidak berjarak jauh dengan apa yang dipimpinnya agar bisa diingatkan segera jika keliru dalam menetapkan keputusan,” ungkapnya.
Diharapkannya, kepemimpinan itu bisa membawa kemajuan terhadap yang dipimpinnya. Jika membawa keburukan, untuk apa ada pemimpin-pemimpin itu.
Seorang pemimpin yang tak siap dikritik, berarti tidak sadar sedang menjalankan amanat publik.
“Jabatan publik itu harus menerima kritik, jika tidak sesuai dengan harapan publik. Jika tak ingin kena ombak jangan mendirikan rumah di pantai. Bila tak siap diawasi dan diingatkan, jangan jadi pemimpin. Kira-kira begitu. Kenapa harus diawasi dan diingatkan. Karena pemimpin itu memegang amanat. Amanat itu berupa kekuasaan. Sayangnya, kekuasaan itu siapapun sedang berada di situ, sekecil apapun kekuasaan itu, cenderung disalahgunakan. Kekuasaan itu sesungguhnya jahat tetapi ia dibutuhkan. Power is devil but nessecary. Atas kecenderungan itulah kekuasaan harus diawasi. Pada sistem demokrasi, kekuasaan terbagi dan saling mengawasi, Eksekutif, legislatif, yudikatif,” bebernya.
Diungkapkannya, demokrasi (demos dan kratos) berarti kedaulatan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Diamanatkan kepada orang-orang terpilih oleh rakyat. Karena itulah rakyat harus mengawasi.
“Apapun jabatan publik yang saudara dapatkan, sejatinya adalah amanat dari rakyat. Di hadapan rakyat harusnya ditundukkan bukan disombong-angkuhkan, apalagi mengkhianati amanat tersebut. Pemimpin yang membenci orang-orang yang dipimpinnya sama halnya telah mengkhianati klausul dasar sistem demokrasi yang dianutnya. Amanat di tangannya patut ditanggalkan segera,” katanya.
Menurut Dian, pada era keterbukaan informasi, berkembangnya media massa, disusul media sosial di tangan publik, begitu rentan pengawasan dalam bentuk kritik dan saran di muka umum.
“Kadang-kadang cara mengkritiknya memang kelewatan buruk padahal maksudnya baik.
Jika saudara yang sedang memimpin alergi mendengar, takut dan menyuruk ketika datang kritikan, maka alangkah baiknya meletakkan jabatan yang diamanatkan publik itu. Tidak hanya pejabat pemerintah, pejabat negara, daerah, dan institusi-institusi pemerintah, jabatan ketua partai politik juga adalah jabatan publik yang harus siap dikritik publik karena ia butuh publik. Jangan marah jika dikritik publik,” tandasnya. (*)
Reporter : Goner
Editor : ER
