Perbup Nomor 47 Mulai Diberlakukan, Warga yang Tak Bermasker Siap-siap Didenda Rp 100 Ribu

garutexpress.id- Pandemi Corona Virus (Covid-19) yang tak kunjung berakhir memaksa diterbitkannya peraturan bupati (Perbup). Bupati Kabupaten Garut telah menetapkan Perbup Nomor 47 Tahun 2020 yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Menurut Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Perbup tersebut salahsatunya mengatur masyarakat soal penggunaan masker di tempat-tempat umum. Perbup tersebut mengatur terkait denda administratif bagi mereka yang tidak menggunakan masker. yang besarannya mencapai Rp 100.000.

“Mengatur juga soal sanksi denda, tapi itu sanksi terakhir setelah sanksi ringan dan sedang,” ujar Helmi kepada awak media, Senin (24/08/2020).

Mengawali pemberlakuan Perbup tersebut, aparat gabungan Satuan Polisi Pamong Pradja dan Kepolisian menggelar razia masker di sejumlah ruas jalan protokol di Kabupaten Garut.

menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Pradja (Kasatpol PP) Kabupaten Garut, Hendra S Gumilar, razia ini sudah bukan lagi tahap sosialisasi, tapi langsung pada penindakan. Namun, karena baru pertama kali digelar, mereka yang diketahui tidak menggunakan masker baru sekedar diberi sanksi ringan.

“Baru sanksi ringan, tapi identitas mereka dicatat oleh petugas, kalau nanti sampai tiga kali tidak pakai masker, baru bisa dikenai denda,” jelasnya saat menggelar razia masker di Bundaran Simpang Lima, Tarogong Kidul, Senin (24/08/2020).

Dijelaskannya, Perbup tentang pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini, disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 dan juga Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun 2020.

“Penegakannya, dilakukan oleh Satpol PP dibantu oleh TNI-Polri. Selain kepada masyarakat, menurut Hendra Perbup ini juga mengatur soal penegakan hukum protokol kesehatan di fasilitas umum mulai dari perkantoran, sarana pendidikan hingga tempat wisata dan restoran,” tamnahnya.

Menurut Hendra, saat ini yang dikenakan sanksi adalah pengelola fasilitas umum yang pengunjungnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Sekarang sanksinya jadi kepada pengelolanya kalau ada pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Jika ada pengunjung tempat wisata, restoran atau perkantoran yang tidak menggunakan masker, maka pengelolanya yang akan diberi sanksi. Sanksi paling berat menurut Hendra bisa sampai pencabutan izin operasionalnya.

“Sanksi paling berat bisa sampai pencabutan izin atau denda lebih besar, bisa sampai Rp 500.000,” katanya.

Hendra menuturkan, operasi masker akan terus dilakukan jajaran Satpol PP dibantu oleh TNI-Polri di tempat-tempat umum. Sementara, untuk tempat wisata, hotel dan restoran akan dipantau oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan satuan pendidikan akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan. (*)

Reporter : AMK
Editor     : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here