garutexpress.id- Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Garut di bulan ini melonjak. Pemkab Garut pun mewacanakan kembali penghentian sementara objek wisata dan acara pernikahan atau hajatan.
Kesadaran masyarakat dinilai mulai berkurang sejak aktivitas kembali dibuka. Protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak masih banyak dilanggar.
“Kemarin saya datang ke salah satu tempat wisata. Wisatawan banyak yang tak pakai masker di dalam objek wisata itu. Hanya pakai saat diperiksa waktu mau masuk,” ujar Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Jumat (21/8/2020).
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), lanjutnya, sudah diminta untuk mengevaluasi objek wisata dan acara pernikahan. Jika tak mematuhi protokol kesehatan, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan tak memberi izin operasional.
“Acara pernikahan juga sudah banyak orang yang datang. Jaga jarak sulit dilakulan. Kadang ada yang enggak pakai masker. Sedangkan kasus Covid di Garut terus meningkat,” katanya.
Penghentian izin objek wisata dan acara pernikahan bisa dilakukan sampai batas waktu yang tak ditentukan. Minimal sampai Garut kembali menjadi zona kuning atau hijau.
“Kemarin sudah dilaporkan ke gugus tugas dan perintahkan dinas teknis (Disparbud) untuk evaluasi tempat wisata dan tempat pernikahan. Ada kemungkinan setop dulu,” ucapnya.
Disamping itu, Pemkab Garut juga tengah merumuskan Peraturan Bupati (Perbup) pedoman peneraan disiplin dan penegakam hukum protokol kesehatan Covid-19. Jika sudah disahkan, Perbup itu bisa memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menuturkan, Perbup itu masih dalam tahap revisi dan telah dilaporkan ke Kemendagri. Nantinya, akan ada sanksi dan denda bagi yang tak mematuhi protok kesehatan.
“Bagi yang tak pakai masker misalnya, bisa dikenakan denda Rp 100 ribu. Ada sanksi-sanksi lain yang akan diterapkan,” ujar Helmi, Jumat (21/8/2020).
Tak hanya soal pelanggaran individu, Perbup itu juga mengatur sanksi dan senda bagi tempat usaha, satuan pendidikan, perkantoran, hingga tempat ibadah.
“Kalau tempat ibadah hanya sanksi lisan dan tertulis saja. Kalau tempat usaha, bisa sampai pencabutan izin,” katanya.
Dengan adanya Perbup, Helmi berharap penegakan disiplin protokol kesehatan bisa lebih tegas dilakukan. Masyarakat pun bisa sadar untuk menerapkan protokol kesehatan.
“Jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan. Kami hanya ingin, masyarakat lebih sadar dan peduli soal pandemi ini. Biar tidak semakin banyak yang tertular,” pungkasya. (*)
Reporter : FW
Editor : ER
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh