Tak Percaya Terhadap DPRD Garut, Warga Terdampak Reaktivasi KA akan Temui Bupati

garutexpress.id- Forum masyarakat terdampak reaktivasi kereta api Garut bersama LBH Lingkar Samudra Indonesia (LSI), berencana melakukan audiensi dengan bupati Garut, Rudy Gunawan.

Langkah ini menyusul ketidakpuasan terhadap hasil audiensi dengan komisi 2 DPRD Garut beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan oleh ketua LBH LSI Garut, Risman Nuryadi, SH usai audiensi dengan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di aula rapat Dinas Perkim Garut (3/7/2020).

Audiensi dengan Dinas Perkim, kata Risman, merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi sebelumnya dengan Komisi II DPRD Kabupaten Garut perihal penanggulangan korban terdampak reaktivasi.

“Agenda selanjutnya kita akan lakukan audiensi dengan bupati Garut. Langkah ini buah dari krisis kepercayaan kami terhadap DPRD yang diduga tidak melakukan tindak lanjut hasil audiensi,” tegas Risman.

Kepada bupati, warga terdampak dan pihak LBH, terang Risman akan mengajukan beberapa poin yang sudah tertuang dalam berita acara. Satu diantaranya meminta bupati melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA). Upaya itu terkait ajuan bantuan pengadaan lahan dan pembangunan pemukiman bagi warga terdampak reaktivasi kereta api (KA).

Risman mengatakan bahwa hingga kini bupati belum menyampaikan ajuan tersebut sehingga menimbulkan reaksi kembali dari masyarakat terdampak. Mereka menilai bahwa Bupati Garut tidak melakukan upaya apapun, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19.

Untuk itu, pihaknya menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Garut melalui Dinas Perkim dalam beberapa ajuan sebagai solusi dalam penanganan terhadap masyarakat terdampak reaktivasi KA Garut.

“Langkah-langkah tersebut merupakan upaya non litigasi Kami dalam melakukan pendampingan sebelum melakukan upaya hukum,” tegasnya.

Pihaknya berharap, Pemda Garut segera melakukan langkah cepat dan tepat serta rasional melalui kebijkannya dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tindakan tersebut merupakan tanggung jawab negara melalui Pemkab terhadap hak asasi korban terdampak reaktivasi KA Garut,” pungkasnya. (*)

Reporter : Doni Melody

Editor     : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here