Soal Tiang Listrik Tak Ditangani Sejak 2018, Warga Adukan PLN ULP Garut Kota ke Pengacara Kondang

Ihin (jaket hitam) saat mendatangi Syam Yousef, SH., MH., seorang pengacara di kantornya, kawasan Perumahan Cluster Platinum, Kav. 56, Desa Jati, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jumat (17/07/2020)***

garutexpress.id- Ihin, salah seorang warga Cigadog, Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut mengadu ke Syam Yousef, SH., MH., seorang pengacara terkemuka di Kabupaten Garut. Pengaduan warga ini terkait kehawatirannya akan keberadaan tiang tistrik PLN yang menempel di rumahnya.

Karena Ihin seorang penyandang tuna netra, Ia diantar salah seorang kerabatnya mendatangi kantor pengacara tersebut di kawasan Perumahan Cluster Platinum, Kav. 56, Desa Jati, Kecamatan Garut Kota, Jumat (17/07/2020).

Ihin terpaksa menyerahkan permsalahan tersebut kepada pengecara, pasalnya pihak PLN UP3 Garut tidak memberikan penanganan serius, padahal dirinya sudah melaporkan soal tiang listrik ini sejak 7 Desember 2018 lalu.

Dengan melapor ke pengacara, ia berharap mendapatkan keadilan hukum sebagaimana mestinya.

“Terpaksa saya minta bantuan pengacara untuk mendapatkan keadilan. Soalnya pihak PLN UP3 Garut belum juga menangani tiang istrik ini. Padahal saya sudah melaporkannya sejak tanggal 7 Desember 2018 dulu. Namun, sampai sekarang keluhan saya masih belum ditanggapi,” tutur ihin yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang pijat refleksi, seraya menitikan air matanya, Sabtu (18/07/2020).

Ihin berharap, tiang listrik yang menempel di rumahnya tersebut bisa segera dipindahkan oleh pihak PLN. Ia khawatir keberadaan tiang listrik yang ditanam menempel di rumahnya itu akan membahayakan.

“Saya masih berharap kepedulian pihak PLN, untuk segera memindahkan tiang listrik itu. Saya khawatir akan membahayakan jiwa. Jika ada angin kencang tiang listrik itu bergoyang-goyang,” keluhnya.

Diungkapkannya, selama tiang listrik ditanam di tanahnya sejak tahun 1984 hingga saat ini tidak pernah ada konpensasi dari PLN.

“Sewa lahan dari PLN juga tidak ada, konpensasi juga tidak ada. Saya meminta pihak PLN jangan bertanya atau beralasan duluan mana bangunan rumah dengan tiang listrik. Seharusnya pihak PLN bisa membuktikan surat izin tanam tiang ini. Selama ini pihak PLN UP3 Garut tidak bisa membuktikan surat izin tanam tiang terhadap saya. Makanya saya menyerahkan upaya hukum kepada pengacara,” ungkapnya.

Sementara itu, Andi selaku manajer PLN ULP Garut kota mengaku, dirinya tidak tahu-menahu soal tiang lstrik itu. Andi mengaku belum lama bertugas di PLN ULP Garut kota.

“Oh, saya tidak tahu soal tiang listrik itu. Tapi nanti saya akan berkoordinasi dengan petugas PLN lain, soalnya saya belum lama bertugas di sini (Garut),” ungkap Andi, saat dikonformasi melalui sambungan telponnya, Sabtu (18/07/2020).

Di tempat terpisah, Syam Yousef, S.H., M.H selaku pengamat sosial dan hukum yang sekaligus pengacara kondang Garut ini mendapatkan kuasa dari Ihin, menegaskan akan membantu langkah hukum Ihin.

“Tentu ini merupakan panggilan jiwa seorang advokat untuk membantu masyarakat, apalagi Pak Ihin seorang tunanetra yang juga warga tak mampu. Jadi wajib hukumnya untuk dibantu. PLN tidak bisa semena-mena menggunakan tanah warga. Pada dasarnya tiang listrik sebagai bagian dari jaringan listrik yang merupakan salah satu fasilitas umum di kawasan permukiman sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Penanaman tiang listrik PLN masuk kategori sebagaimana dimaksud pasal 28 UU No. 1 tahun 2011. Oleh karena itu, PLN tak bisa semena-mena asal main tanam atau mendirikan tiang listrik di lahan milik warga,” jelasnya.

Dikatakannya, jika lahan yang hendak ditanami tiang listrik adalah lahan pribadi milik warga, harusnya PLN terlebih dahulu berembuk dengan pemilik tanah.

“Idealnya memang ada kompensasi terhadap sang pemilik lahan,” kata Syam Yousef yang juga wakil ketua DPC PERADI Kabupaten Garut.

Dijelaskannya, kalau sebagai bagian dari struktur ruang, penyelenggaraan jaringan listrik dapat juga mengacu kepada Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Termasuk pula ketentuan penyelesaian sengketa apabila ada pihak yang bersengketa di bidang penataan ruang.

Dalam pasal 67 UU nomor 26 tahun 2007 menyebutkan dalam ayat (1) penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, dan dalam ayat (2) dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dan kita juga harus tahu, bahwa dalam permasalahan ini tidak lepas dari lampiran keputusan direksi PT. PLN (Persero) nomor 606.K/Dir/2010 tentang standar kontruksi jaringan tegangan menengah tenaga listrik,” pungkasnya. (*)

Reporter : Goner

Editor     : ER


1 COMMENT

  1. Nah ini..fasum yg notabene untuk kemaslahatan orang banyak digugat. Cik atuh
    Kalau emang tiang na bukan fasum dan ybs ngan dititipan tidak menikmati listrik ya mangga. Cik pak pengacara nu lebih pinter nu masalah sosial pemahamanna harusnya lebih terbuka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here