Kades di Garut Jual Bangunan dan Tanah Sekolah, Berikut Penjelasan Pihak Desa

Bangunan baru SDN Jayamukti 3 Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Jabar.*

Garutexpress.id – Pihak Desa Jayamukti tidak menampik telah menjual tanah dan bangunan SDN Jayamukti 3. Namun mereka berkilah, penjualan itu telah melalui musyawarah antara BPD dan komite sekolah.

“Memang benar, Kepala Desa Jayamukti yang menandatangani penjualan bangunan dan tanah SDN Jayamukti 3. Tapi sudah melalui musyawarah,” kata Sekretaris Desa Jayamukti, Mia saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Pertimbangan bangunan dan tanah sekolah itu dijual, kata Mia, karena lokasi tanah berada di tepi tebing. Sehingga, kata dia, rawan pergerakkan tanah.

“Kita khawatir jika sewaktu-waktu tanah ini longsor. Nantinya membahayakan keselamatan siswa,” katanya.

Selain itu, kata Mia, bangunan SDN Jayamukti 3, sulit diakses kendaraan. Pasalnya ada di tengah pemukiman penduduk.

Mia mengaku, tanah dan bangunan sekolah memang dijual. Namun menurutnya, uang hasil penjualan diserahkan kepada pihak sekolah.

Selain itu, kata dia, sebagai penggantinya sudah didirikan sekolah yang refresentatif yang lokasi tepat berada di pinggir jalan.

“Persoalan ini sudah selesai sebenarnya. Bangunan pengganti sudah didirikan di tempat yang lebih refresentatif,” akunya.

Diberitakan sebelumnya, bangunan dan tanah SDN Jayamukti 3 di Desa Jayamukti, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat dikabarkan dijual oleh pihak desa. Informasi dijualnya sekolah itu ramai beredar di media sosial facebook.

Dalam foto yang beredar, sebagian genting bangunan sekolah itu sudah dibongkar. Dikabarkan jika sekolah itu dijual seharga Rp 80 juta.

Selain foto bangunan sekolah, terdapat foto kuitansi penjualan sekolah. Dalam kuitansi itu tertulis bangunan dan tanah dijual seharga Rp 80 juta dan dibeli oleh seseorang bernama Abdul Manaf.

Dalam kuitansi itu transaksi jual beli terjadi pada tanggal 15 November 2019. Terdapat tanda tangan Kepala Desa Jayamukti bernama Hamdani di atas materai Rp 6.000.

Kepal Dinas Pendidikan, Kabupaten Garut, Totong saat dikonfirmasi belum mau memberikan komentar. Totong menyebut permasalahan tersebut tengah diselesaikan Asisten Daerah I, Nurdin Yana.

“Ke pak Asda I saja, lagi diselesaikan sama beliau,” kata Totong saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2020).

Masalah penjualan sekolah itu mencuat usai akun @Teh Didah mengunggah foto kondisi sekolah dan kuitansi penjualan sekolah. Belum ada tanggapan dari akun tersebut saat dihubungi.

Camat Cihurip, Asep Suharsono juga belum memberikan keterangan saat dihubungi.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengaku baru mendapat kabar dari awak media mengenai penjualan SDN Jayamukti 3. Helmi pun melakukan penelusuran dan konfirmasi ke Asda I.

Menurutnya, masalah penjualan sekolah itu sedang ditangani Pemkab Garut. Pihak Kecamatan Cihurip dan Korwil Pendidikan Cihurip awalnya tak mengetahui perihal penjualan sekolah.

Helmi menyebut, sekolah yang diduga dijual oknum desa itu memang sudah tak digunakan. Bangunan sekolah dipindahkan karena hasil rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) berada di tanah yang rawan longsor.

“Jadi sekolahnya dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman. Soalnya di lahan yang dijual ini, memang berbahaya,” ucap Helmi ditemui di rumahnya.

Pihaknya akan memanggil Kepala Desa dan BPD Jayamukti, Kepala SDN Jayamukti 3, Komite sekolah, Korwil Pendidikan, dan Camat Cihurip soal penjualan aset tersebut.

“Besok (hari ini) akan kami panggil. Dikonfrontir dulu biar jelas masalahnya seperti apa,” ucapnya.

Dari hasil penelusuran sementara, tanah dan bangunan SDN Jayamukti 3 itu merupakan aset Pemkab Garut. Meski sudah tak lagi digunakan, tak bisa dijual begitu saja.

“Kebenaran soal ini dijual atau tidak akan dikonfrontir dulu. Benar tidak dijualnya sama kepala desa. Kenapa bisa sampai dijual,” katanya.

Sebenarnya pihak desa bisa saja mengajukan permohonan hibah terhadap tanah dan bangunan itu. Bisa saja nantinya, aset sekolah itu dijual oleh pemerintah. Namun melalui tahapan yang benar.

“Bisa dijual tapi ada taksirannya dan ada prosesnya. Tidak bisa ujug-ujug dijual pakai kuitansi seperti itu,” katanya.

Jika tiba-tiba dijual tanpa pemberitahuan ke pemerintah, pelakunya bisa dikenakan pidana. Apalagi aset sekolah itu masih tercatat milik Pemkab Garut.

Helmi meminta bahan bangunan di sekolah tersebut dikembalikan seperti semula. Walau tidak difungsikan, bangunan dan tanah sekolah masih menjadi hak pemerintah.

“Kalau mau diambil harus ikuti aturan. Kami akan telusuri dulu, soalnya belum tahu juga alasan dijualnya kenapa. Camat juga enggak tahu karena desa tidak ada laporan,” tandasnya.(*)

Reporter: H. Uloh
Editor: Encep


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here