garutexpress.id- Kasus perselisihan yang saat ini terjadi antara pihak karyawan dengan perusahaan PT Condong, saat ini tengah ditangani pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Garut. Diketahui, jika sejak tahun 2015 lalu, PT Condong sudah dalam kondisi kolep akan tetapi mereka tak melakukan PHK terhadap para karyawanya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnaker Garut, Ricky Rizky Darajat, menyebutkan pihaknya telah menerima pengaduan dari perwakilan karyawan PT Condong terkait adanya kewajiban yang tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan. Hal ini menjadi perhatian pihaknya dan pihaknya akan berupaya untuk mencari solusi terbaik.
“Sudah dua kali perwakilan dari karyawan PT Condong datang ke sini (Disnaker). Mereka mengadukan pihak perusahaan yang sudah empat bulan terakhir tak membyrakan gaji mereka,” ujar Ricky saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/7/2020).
Dikatakannya, sesuai kewenangan, ranah Disnaker dalam hal ini hanya untuk memediasi kedua belah pihak. Apa yang terjadi antara pihak karyawan dengan perusahaan PT Condong ini sendiri sudah masuk dalam perselisihan perusahaan dengan karyawan sehingga Disnaker punya kewenangan untuk menguapaykan mediasi.
Perwakilan karyawan PT Condong itu, tutur Ricky, pertama kali datang pada tanggal 29 Juni 2020. Keeseokan harinya, tepatnya tanggal 30 Juni 2020, pihak Disnaker langsung melayangkan undangan kepda pihak perusahaan untuk datang guna memberikan klarifikasi. Namun saat itu, dengan lasan ada keperluan di luar kota, dari pihak perusahaan belum bisa memenuhi undangan.
Disebutkannya, baru pada tanggal 3 Juli, perwakilan dari pihak perusahaan PT Condong datang ke Disnaker untuk memberikan klarifikasi. Pihak perusahaan sama sekali tidak menyangkal apa yang dituduhkan karyawan terkait adanya kewajiban berupa gaji selama empat bulan yang belum dibayarkan.
Adapun alasan dari pihak perusahaan, tambah Ricky, dikarenakan kondisi perusahaan yang saat ini memang sudah kolep. Bahkan kolepnya perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet itu sudah terjadi sejak tahun 2015 lalu.
“Dari pihak perusahaan mengakui jika kondisi perusahaan sudah kolep sejak 2015 lalu. Namun demikian pihak perusahaan tak mau mem-PHK karyawannya dan dengan cara apapun terus berupaya memenuhi kewajibannya terhadap para karyawannya, teruatama gaji,” katanya.
Namun sejak masa pandemi Covid-19, diungkapkan Ricky, pihak perusahaan sudah benar-benar tak sanggup lagi membayar gaji para karyawannya. Itulah yang menjadi alasan kenapa sudah empat bulan terakhir ini pihak perusahaan belum bisa membayar gaji para karyawanya.
Ricky juga menerangkan, terkait keberadaan uang koperasi dan uang pensiun yang juga dipertanyakan pra karyawan, pihak perusahaan juga tak menyangkal hal itu. Menurut keterangan pihak perusahaan saat memberikan klarifikasi, uang itu memang sudah digunakan untuk menutupi gaji selama perusahaan dalam kondisi kolep sejak 2015 lalu.
Menurutnya, sesuai aturan, pihak perusahaan tetap harus bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak para karywannya, terutama gaji. Jangankan terhadap karywan yang tenaganya masih digunakan, untuk karyawan yang sudah di PHK pun, hak-haknya harus tetap dipenuhi.
Ricky berjanji, pihaknya akan terus berusaha memediasi kedua belah pihak untuk melakukan pertemuan dan musyawarah untuk mencari solusi terbaik. Hingga saat ini, mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak masih belum bisa dilaksanakan mengingat belum danya kesiapan dari pihak perusahaan terkait waktu.
“Kita akan jadwal ulang untuk agenda mediasi yang tentunya harus dihadiri kedua belah pihak. Pokoknya kita akan terus berupya agar antara pihak perusahaan dan karywan bisa melaksanakan mediasi, sesuai kewenangan yang kita miliki,” ucap Ricky. (*)
Reporter : Ahen
Editor : ER
