Bupati Jember Dimakzulkan DPRD, Berikut Deretan Pelanggaran yang Dilakukan Faida

garutexpress.id- Pertama dalam sejarah di Jember, Jawa Timur seorang bupati dimakzulkan DPRD. Bupati Jember Faida harus rela melepas jabatannya karena DPRD Jember resmi memberhentikannya.

Selama kepemimpinannya, Bupati Jember Faida disebut banyak membuat pelanggaran. Hal itu diungkapkan Fraksi PDIP DPRD Jember saat membacakan tanggapannya dalam sidang paripurna.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supa’at mengatakan, sudah banyak pelanggaran yang sudah dilakukan selama masa kepemimpinan Bupati Jember Faida. Pemakzulan itu sebagai puncak dari kesalahan yang dibuat selama kepemimpinannya.

Sidang pemberhentian Bupati Jember Faida itu dihadiri 45 anggota DPRD Jember. Para anggota dewan sepakat untuk memberhentikan tetap Faida.

Pelanggaran yang dibuat Bupati Jember Faida, mulai dari pelanggaran birokrasi, penyelewengan dugaan pengadaan barang dan jasa yang semuanya sudah masuk dalam temuan panitia angket DPRD Jember.

“Sudah banyak carut marut birokrasi di Jember, ditambah lagi banyak penyelewengan dan juga sudah melanggar sumpah janji jabatannya,” ujarnya dikutip Jurnal Garut dari PortalJember.com, Rabu 22 Juli 2020.

Dengan usulan tersebut, ia menjelaskan, akan meneruskan hal ini ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materil dan dibuktikan apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.

“Nanti kita berikan ke MA untuk dilakukan uji pembuktian,” imbuhnya seperti ditulis PortalJember.com dengan judul ‘Dok! DPRD Jember Resmi Berhentikan Bupati Jember, Segera Dibawa ke Mahkamah Agung’.

Hadi meminta, aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara serius atas pengadaan barang dan jas a di Jember yang mengakibatkan kerugian negara.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang menjadi pimpinan menegaskan, sidang paripurna sudah diputuskan untuk melakukan HMP dengan dasar banyaknya pelanggaran dan sudah melanggar sumpah jabatan dari Bupati Jember.

“Dengan pembacaan semua pandangan fraksi dan sudah disepakati bahwa semuanya menyatakanbsepakat untuk melakukan pemberhentian kepada Bupati Jember,” tegasnya.

Sesuai tata tertib DPRD, paripurna Hak Menyatakan Pendapat ini sudah memenuhi syarat, karena dihadiri lebih dari 2/3 dari total anggota dewan.

Pemberhentian bupati juga telah disetujui oleh minimal 2/3 anggota yang hadir. Paripurna dihadiri oleh 45 orang dari total 50 orang anggota dewan, dan seluruhnya menyetujui pemberhentian tetap bupati Jember. (*)

Sumber : portaljember

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here