Tega! Kondisi Ekonomi Warga Cekak, Dinkes Garut Malah Cari Keuntungan dari Rapid Test

Salah satu kegiatan rapid test yang dilakukan Pemkab Garut.*

Garutexpress.id – Beredarnya Surat Rincian Biaya Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 dan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Garut tentang Surat Himbauan Terkait Permohonan Surat Keterangan Sehat disayangkan banyak pihak. Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP) mengecam tegas upaya pungutan keuntungan dari rapid test yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

Dalam surat edaran Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dicantumkan untuk puskesmas yang memberikan layanan surat keterangan kesehatan Covid-19 boleh memungut biaya dengan keuntungan 20 persen. Surat tersebut langsung direspon oleh para kepala puskesmas di Garut. Salah satunya Puskesmas Cikajang yang mencantumkan biaya pungutan sebesar Rp308.000.

Dewan Pakar PISP, Hasanudin mengatakan, berkenaan dengan Surat Keterangan Sehat diatur berdasarkan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 25 Mei 2020.

Mengacu kepada Surat Keterangan tersebut, tidak diatur dan/atau dicantumkan berkenaan dengan biaya ditanggung atau dibebankan kepada pemohon (warga/masyarakat). Sehingga penentuan tariff sebagaimana himbauan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Garut dan Penentuan Tarif yang dilakukan oleh Puskesmas di Garut tidak memiliki landasan.

“Kita harus ingat kondisi ekonomi warga ini sedang cekak. Jangan ditambah lagi beban kepada mereka,” kata Hasanudin kepada garutexpress.id, Senin (1/6/2020).

Jika Dinas Kesehatan mengacu kepada ketentuan mengenai BLUD sebagaimana dimaksud didalam surat himbauan, maka sepatutnya mempertimbangkan asal legalitas SE 04 dan 05 Tahun 2020. Menurutnya, kemampuan daya beli masyarakat di tengah pandemi, serta asas keadilan dan kepatutan sebagaimana juga diatur didalam kententuan Peraturan Bupati Garut tentang Tarif Layanan BLUD patut dipertimbangkan kembali.

Menurutnya, situasi pandemi seperti sekarang dapat dilakukan rapid test Covid-19 secara gratis baik untuk kepentingan tracing deteksi awal Covid-19, maupun untuk kepentingan surat keterangan sehat. Ia berpendapat pemerintah daerah mampu dalam merecofusing atau realokasi anggaran APBD untuk penyediaan alat rapid tes ini.

“Ini kan masuk tahap new normal. Surat keterangan sehat itu dibutuhkan warga untuk aktivitas bekerja,” katanya.

Menurutnya, himbauan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan berkenaan dengan tariff Rapid-Test adalah keputusan sepihak tanpa prosedur dan mengabaikan kondisi masyarakat.

“Oleh sebab itu, kami meminta pungutan biaya Rapid Test dihentikan sementara waktu, sampai dengan adanya keputusan Tim Gugus Tugas atau setidaknya diskresi dari Bupati Garut,” ungkapnya.

Jika hal tersebut tetap dilakukan, Hasanudin berpendapat Dinas Kesehatan Garut telah melakukan dugaan praktek Pungutan Liar (Pungli) atas alasan pembuatan surat keterangan sehat untuk keperluan warga.

Diberitakan sebelumnya, rapid test di Puskesmas Cikajang yang harus bayar sempat viral di jejaring media sosial. Bagaimana tidak, di tengah keprihatinan warga akan wabah virus corona, malah pemerintah membebani warganya dengan alasan biaya rapid test.

Dalam selebararan yang terlanjur tersebar luas itu disebutkan rincian biaya yang dipatok UPT Puskesmas Cikajang Garut dengan besaran biaya mencapai Rp 308.000. Namun, menurut Kepala UPT Puskesmas Cikajang, selebaran tersebut baru draft saja, belum resmi.

Tarif rapid test di Puskesmas Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat.*

”Itu baru draf saja, belum resmi, kan belum ada kop surat dan ditandatangani,” ujar Wawan, kepala UPT Cikajang, Sabtu (30/05/2020).

Diungkapkannya, pemberlakuan pembiayaan rapid test ini berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan No 440/4931/Dinkes tentang himbauan terkait permohonan surat keterangan sehat bagi masyarakat yang akan kembali ke kota masing-masing.

”Dalam surat itu disebutkan, Apabila dimungkinkan dan tersedia RDT/PCR maka boleh dilaksanakan pemeriksaan tersebut. Dalam Hal ini UPT Puskesmas diperbolehkan untuk pengadaan RDT secara mandiri dan menetapkan tarif sesuai dengan Perbup BLUD dimana pengenaan tarif ditambah 20% dari harga pembelian,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Maskut Farid selaku Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Garut mengatakan, surat itu dikeluarkan sehubungan dengan telah berakhirnya Idul Fitri 1 syawal 1441 H.

Surat edaran Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang melegalkan mengambil keuntungan dari praktik rapid test di Puskesmas.*

”Maka perlu diantisipasi kembali para pemudik ke kota masing-masing. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan melalui UPT Puskesmas harus tetap memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada seluruh masyarakat yang akan kembali ke kota masing-masing. Adanya permintaan Surat Keterangan Sehat yang dipersyaratkan bagi beberapa kota untuk para pendatang. Bagi Puskesmas BLUD itu diperbolehkan dengan biaya yang sudah ditentukan sesuai harga Rapid Test dan 20% jasa pemeriksaan dari bahan habis pakai,” katanya.

Sementara itu, Bupati Garut H Rudy Gunawan menyebut, asal tidak menggunakan alat Rapid Test anggaran dari BTT Pemkab Garut, dengan anggaran BLUD Puskesmas diperbolehkan untuk melaksanakan pemeriksaan dengan biaya medis sesuai Perbup BLUD.

”Kita akan meminta pasien membeli alat Rapid Test di Apotek yang ada. Hal ini untuk menghindari penggunaan alat rapid test yang disediakan untuk penanggulangan Covid-19 dari Pemkab Garut,” ujar Rudy. (*)

Reporter: Awis
Editor: Citra Kharisma


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here