Soal Penyediaan Mamin-Rapid Test, PMII Sesalkan Pernyataan Kadinsos Garut

garutexpress.id– Pernyataan yang dilontarkan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah, yang menyebutkan di Dinasnya tak ada program penyediaan makan untuk warga yang menjalani rapid test, disesalkan pihak Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Garut.

Pernyataan itu dinilai sebagai sebuah kebohongan besar untuk menutupi kebohongan akibat adanya anggaran fiktif di lingkungan Dinsos Garut.

“Kami telah membaca bantahan yang dilontarkan Kepala Dinsos Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah, menyusul pernyataan yang kami buat tentang adanya indikasi penyelewengan anggaran penanganan Covid-19 di lingkungan Dinsos Garut. Dalam pernyataannya, dengan tegas Kadinsos mengatakan jika tudingan kami tidak benar karena di Dinsos tak ada program penyediaan makan untuk warga yang menjalani rapid test,” ujar Ketua PC PMII Garut, Ipan Nuralam, Kamis (25/6/2020).

Bahkan dengan sangat meyakinkan, tutur Ipan, Kadinsos juga mengatakan jika program penyediaan makan untuk warga yang menjalani rapid test adanya di Dinas Kesehatan, bukanya di Dinsos. Padahal dalam Laporan Realisasi BTT Tahap III Dinsos Garut, dalam poin kedua dan ketiga jelas-jelas tercantum anggaran makan dan snack (takjil) bagi warga yang dirapid test yang totalnya sebesar Rp 182 juta dengan realisasinya sebesar Rp 88 juta.

Dikatakan Ipan, dalam pernyataannya, Kadinsos juga menyatakan jika yang ada di dinasnya adalah program belanja makan untuk petugas pos check point, bukan penyediaan makan untuk warga yang menjalani rapid test. Padahal kenyataannya, kedua kegiatan itu memang ada dengan anggaran yang terpisah.

“Untuk program kegiatan penyediaan makan petugas check point, memiliki anggaran tersendiri yaitu sebesar Rp 236 juta dengan realisasinya sebesar Rp 185 juta. Kami bisa buktikan itu karena kami juga memegang Laporan Realisasi BTT Tahap III Dinsos Garut,” katanya.

Bantahan yang diberikan Kadinsos itu menurut Ipan semakin memperkuat adanya indikasi penyelewengan termasuk adanya dugaan anggaran fiktif yang dibuat oleh Dinsos. Hanya saja pihak Dinsos berupaya membentuk pencitraan dengan menuding pihak Dinkes yang disebutnya memiliki program tersebut.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil kajiannya, anggaran makan untuk warga yang menjalani rapid test ini sangat tidak rasional. Alasannya, kegiatan rapid test tersebut dilaksanakan pada bulan ramadhan sehingga seharusnya tidak ada anggaran makan.

“Jika melihat prosedur pelaksanaannya, masyarakat yang sudah menjalani rapid test dan hasilnya non reaktif, maka akan langsung diperbolehkan pulang. Dengan demikian kami perlu klarifikasi ulang terkait mekanisme penyediaan makan selama 14 hari tersebut,” ucap Ipan.

Lebih jauh disampaikannya, untuk mengklirifikasi dugaan tersebut, pihaknya sudah melayangkan surat audiensi kepada Dinsos pada hari Selasa (23/6/2020). Namun melalui sambungan telepon selular, Kadinsos menyatakan belum bisa menerima dikarenakan sedang dalam masa cuti sakit sampai hari Kamis (25/6/2020).

Akhirnya, tambah Ipan, agenda audiensi diundur menjadi Selasa (30/6/2020). Dia berharap tidak akan ada lagi perubahan jadwal audiensi sehingga permasalahan ini bisa secepatnya ada kejelasan.

Fenomena yang terjadi di Dinsos tersebut, diakui Ipan semakin menimbulkan kecuriagaan adanya indikasi penyelewengan anggaran Covid-19 di SKPD lainnya. Dengan alsan tersebut, pihaknya kembali menekankan kepada DPRD Kabupaten Garut untuk segera membentuk Pansus Anggaran Covid-19 guna mengawasi penggunaan anggarannya.

Sementara itu, Kabid Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinsos Garut, Dadang Bunyamin, tidak menyangkal kalau dalam Laporan Realisasi BTT Tahap III Dinsos Garut memang terdapat poin penyediaan makan untuk warga yang menjalani rapid test. Namun menurutnya, itu terjadi akibat adanya salah dalam pengetikan.

“Seharusnya yang di poin dua itu ditulis penyediaan makan untuk warga yang menjalani pemeriksaan di pos check point, bukannya makan untuk warga yang menjalani rapid test. Begitu juga di poin tiga, seharusnya snack (takjil) untuk warga yang menjalai pmeriksaan di check point, bukan warga yang menjalani rapid test,” kata Dadang.

Diungkapkanya, untuk peyediaan makan bagi warga yang menjalani pemeriksaan di check point (yang dalam laporan tertulis warga yang menjalani rapid test), anggran yang diterimanya sebesar Rp 140 juta akan tetapi realisasinya hanya Rp 66 juta sehingga ada saldo sebesar Rp 74 juta. Sedangkan untuk kegiatan penyediaan snack (takjil) warga yang menjalani pemeriksaan di check point (yang dalam laporan tertulis warga yang menjalani rapid test), anggaran yang diterima sebesar Rp 42 juta dengan realisasi Rp 22 juta, dan terdapat saldo sebesar Rp 20 juta.

Adanya saldo dari kegiatan yang dilaksanakan di Dinsos dalam program penanganan Covid-19 menurut Dadang karena pihaknya telah melakukan efesiensi anggaran. Dicontohkannya, untuk makan warga yang menjalani pemeriksaan di check point dalam pengajuannya disebutkan sebesar Rp 25 ribu per orang akan tetapi karena makanan dibuat di dapur umum, maka harganya bisa ditekan menjadi Rp 15 ribu.

Masih menurut Dadanng, pengefisienan anggaran juga dilakukan trhadap kegiatan penanganan Covid-19 lainnya yang ada di dinasnya. Sehingga, dari total sebanyak delapan kegiatan yang ada, setelah dilakukan efesiensi anggaran, akhirnya terdapat saldo sebesar Rp 191,9 juta yang tentunya dikembalikan ke kas daerah. (*)

Reporter : Ahen

Editor     : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here