Proyek Pembangunan TPT di Desa Situsari-Karangpawitan Terancam Dihentikan

PERWAKILAN warga Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan, Budiman dan Tedi, memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek pembangunan TPT di desanya yang dianggap tak sesuai spesifikasi, Senin (29/06/2020)***

garutexpress.id– Kisruh yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, mendapat tanggapan Camat Karangpawitan, Rena Sudrajat. Rena mengancam akan menghentikan pelaksanaan proyek tersebut bila terjadi ketidaksesuaian di lapangan.

“Besok saya dan unsur Forkopimcam Karangpawitan lainnya akan melakukan pengecekan kembali ke lapangan. Jika di lapangan masih ditemukan adanya intervensi pihak ketiga dalam masalah pekerja, maka kami akan bertindak tegas dengan menghentikan pelaksanaan proyek pembangunan TPT itu,” ujar Rena sat dihubungi, Selasa (30/6/2020).

Dikatakan Rena, sebelumnya memang sempat terjadi aksi protes dari warga Desa Situsari terkait pelaksanaan proyek pembangunan TPT di desa tersebut. Warga merasa tak terima karena menilai proyek pembangunan TPT yang merupakan program padat karya itu pada kenyataannya dikerjakan oleh pihak ketiga.

Adanya kesalah pahaman antara warga dengan pihak ketiga ini menurut Rena sebenranya sudah diluruskan oleh pihak Forkopimcam dan saat itu telah dihasilkan beberapa poin hasil musyawarah. Hasil musyawarah di antaranya dicapai kesepakatan bahwa dalam hal ini pihak ketiga hanya bisa menjadi penyedia barang dan jasa sedangkan masalah pekerja itu menjadi kewenangan TPK (tim pelaksana kegiatan).

Rena menjelaskan, program padat karya tunai sesuai aturan memang harus melibatkan warga setempat dalam pengerjaannya. Pihak ketiga sama sekali tidak diperbolehkan intervensi dalam masalah pekerja.

“Hasil musyawarah yang telah dilaksanakan juga disepakati ada 35 orang warga Desa Situsari yang dilibatkan dalam pengerjaan pembangunan TPT tersebut. Teknisnya, tiap harinya rata-rata ada 11 warga yang dilibatkan dan itu akan dilakukan secara bergiliran sedangkan jumlah tukang juga dibatasi hanya empat orang,” katanya.

Diungkapkannya, munculnya protes warga juga dikarenakan adanya ketidakmengertian pihak pemerintah desa terkait aturan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek padat karya yang bersumber dari dana desa. Sesuai aturan, kerja sama yang diperbolehkan dilakukan dengan pihak ketiga hanya dalam hal pengadaan barang dan jasa, tidak termasuk masalah pekerja.

Diakui Rena, sejak jauh-jauh hari hal itu sudah diingatkan kepeda pihak pemerintah desa akan tetapi ternyata masih terjadi ketidakmengertian pihak pemerintah desa. Hal inilah yang kemudian memicu aksi protes yang dilakukan warga Desa Situsari.

Disampaikannya, dalam peninjauan lapangan yang akan dilakukannya bersama unsur Forkopimcam lainnya, pihaknya juga akan memeriksa surat perjanjian yang dibuat anatar pihak pemerintah desa dengan pihak ketiga. Jika dalam surat tersebut terdapat kesalahan, maka pihaknya akan langsung melakukan koreksi.

Sementara itu Kepala Desa Situsari, Santi, dengan tegas membantah jika dirinya disebut telah mengabaikan Surat Edaran (SE) Kementerian Desa nomor 8 tahun 2020. Dirinya diakui Santi sangat memahami jika program padat karya tunai wajib melibatkan warga sekitar dalam pengerjaannya.

“Makanya saya libatkan 35 warga dalam pengerjaan pembangunan TPT tersebut dengan teknis bergiliran dimana setiap harinya ada 11 warga yang ikut bekerja. Mereka merupakan warga dari lima RW mulai dari RW 1 sampai RW 5 di Desa Situsari,” ucap Santi melalui telepon.

Terkait tudingan warga yang menyebutkan ada keterlibatan pihak ketiga dalam pengerjaan pembangunan TPT di desanya, menurut Santi itu hanya untuk tukang. Adapun jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di lokasi mulai dari empat orang hingga enam orang.

Diungkapkan Santi, pihaknya memang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan TPT tersebut akan tetapi hal itu hanya untuk mslah pengadaan barang dan jasa. Sedangkan untuk pengerjaannya sama sekali tidak dikerja smakan karena memang harus dilaksankan secara swakelola.

Lebih jauh Santi menerangkan, nilai anggran untuk pembangunan TPT Cikeureubeuk di desanya itu sebesar Rp 352.800.000. Diakuinya, hingga saat ini dirinya pun belum mengetahui berapa nilai yang dikerjasmakan dengan pihak ketiga mengingat pengerjaannya yang masih berjalan.

“Saya tidak mengetahui pasti berapa nilai yang dikerja samakan dengan pihak ketiga dalam hal ini PT Dunia Baru. Kontrak kan dilakukan oleh TPK da pihak perusahaan langsung dan saat ini pengerjaannya pun masih berlangsung,” kata Santi. (*)

Reporter : Ahen

Editor     : ER


Berita Lainnya :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here