Mulai Tahun Ajaran 2020/2021 SPP SMA-SMK Gratis? Berikut Penjelasannya

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jabar Wilayah XI, Asep Sudarsono, saat diwawancarai sejumlah awak media, belum lama ini.***

garutexpress.id-Pemerintah Provinsi Jawa Barat rencananya mulai memberlakukan pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan untuk tingkat SMA-SMK sederajat, termasuk di Kabupaten Garut. Kebijakan tersebut akan diterapkan mulai bulan Juli tahun ajaran 2020/2021 ini.

Demikian diungkapkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XI Provinsi Jawa Barat, Asep Sudarsono kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/6/2020).

“Kaitan SPP gratis untuk tingkat SMA-SMK itu kan program pak gubernur. Memang mulai Juli 2020 SPP SMA dan SMK ditanggulangi pemerintah Provinsi Jabar,” katanya.

Menurutnya, besaran SPP yang akan ditanggung pemerintah Provinsi Jabar untuk satu orang pelajar berkisar anatara Rp 140 ribu-Rp 160 ribu per bulannya.

Asep menyebut, dalam implementasi nantinya, tidak menutup kemungkinan tetap ada iuran bulanan tambahan yang tentunya harus disepakati berdasarkan musyawarah para orang tua siswa untuk menambah program belajar di sekolah.

Dikatakannya, mungkin juga ada bulanan lebih dari itu yang dibantu. Karena memang pendidikan itu dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Ketika ada kekurangan dana dari jumlah yang dibantu, misalnya di sekolah ada 10 program, dana SPP dari Pemprov hanya cukup untuk 7 program, berarti sisanya 3 program lagi sehingga perlu penambahan biaya dari orang tua.

“Nah, itu diperbolehkan berdasarkan PP 48. Jadi timbul musyawarah antara pihak sekolah dengan para orang tua. Apakah mau diselesaikan atau tidak, itu tergantung kesepakatan para orang tua. Kalau misalnya disepakati untuk diselesaikan program itu, maka ada perhitungannya berapa biaya tambahan yang diperlukan. Kalau misalnya tidak, ya sudah itu yang ada dan tidak ada penambahan program dan tidak ada penambahan iuran dari siswa,” bebernya.

Asep menjelaskan, kebutuhan satu sekolah dengan sekolah lainnya akan berbeda. Bisa saja
di sekolah A siswa gratis SPP karena merasa cukup dengan bantuan dari provinsi. Tetapi di sekolah B siswa tetap bayar SPP karena kebutuhan sekolah tidak cukup dengan hanya mengandalkan bantuan dari provinsi saja.

“Makanya perlu adanya musyawarah antara pidak sekolah dengan para orang tua. Ibarat begini,” pungkasnya. (*)

Reporter : Papap
Editor     : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here