Dinilai Tidak Pro Guru, Fagar Kritisi Perda Nomor 11 Tahun 2011

Cecep Kurniadi-Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR), Kabupaten Garut.***

garutexpress.id- Beberapa poin isi pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 dinilai tidak pro guru.

Demikian diungkapkan Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR), Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi usai mengikuti rapat pembahasan Perda tersebut di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Selasa (23/06/2020).

“Ada tiga hal yang menajdi catatan kami, aturan tersebut tidak pro rakyat,” ujar Cecep.

Diungkapkannya, dalam ketentuan umum Perda tersebut tidak ada klausul yang menyinggung nama honorer atau Non ASN. Cecep menyebut, pihaknya memiliki dasar hukum, yakitu Peaturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 59 Ayat 3.

“Isi PP Nomor 19 Tahun 2017 kaitan hal terjadi keosongan guru, pemerintah pusat daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan,” katanya.

Cecep menambahkan, poin lainnya, dalam revisi pada pasal 18 awalnya menjabarkan Non PNS jadi Non ASN. Jika hak itu diberlakukan maka sama saja dengan menyisihkan guru honorer.

Cecep meminta kepada pemerintah agar para guru maupun karyawan Non ASN di lingkkungan Pemkab Garut diberikan SK Bupati agar legalitas guru nonorer diakui.

“Sedangkan poin ketiga, kami minta hak kesejahteraan para guru honorer sesuai dengan UMK Kabupaten Garut,” tandasnya. (*)

Reporter : Tim GE
Editor     : ER


Berita Lainnya :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here