Dinilai Tak Sesuai Spek, Proyek TPT Desa Situsari-Karangpawitan Diprotes Warga

PERWAKILAN warga Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan, Budiman dan Tedi, memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek pembangunan TPT di desanya yang dianggap tak sesuai spesifikasi, Senin (29/06/2020)***

garutexpress.id- Sejumlah warga dari berbagai kalangan di Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut memprotes pelaksanaan proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di daerahnya. Sesuai aturan, proyek tersebut seharusnya dikerjakan melalui program padat karya akan tetapi dalam pelaksanaannya dilaksankana oleh pihak ketiga (pemborong).

Salah seorang warga Desa Situsari, Budiman, menyebutkan penggunaan dana desa di desanya tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Desa nomor 8 tahun 2020. Sesuai ketentuan SE tersebut, pembangunan TPT yang anggarannya sebesar Rp 350 juta lebih dikerjakan dengan sistem padat karya yang harus mengutamakan anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya yang ada di desanya.

Namun tutur Budiman, pada pelaksanaannya, proyek yang anggarannya bersumber dari dana desa (DD) tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yang hanya melibatkan warga setempat tidak sesuai ketentuan dari Kemendes. Akibatnya, warga mempertanyakannya kepada kepala desa dan karena tak mendapat jawaban tak memuaskan, kemudian warga pun mengajukan audiens ke kecamatan.

“Saat kami mempertanyakan ke kepala desa, kami tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengirim surat permintaan audiensi ke kecamatan yang hingga saat ini juga belum mendapat tanggapan,” ujar Budiman saat ditemui di kantor salah satu media massa di kawasan Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (29/6/2020).

Kesal dengan sikap pihak desa dan kecamatan yang seolah tak mau menanggapi aksi protes warga, tutur Budiman, mereka kahirnya memutuskan untuk mengadukannya ke Pendamping Dana Desa Tingkat Kabupaten Garut. Di hadapan pendamping dana desa, warga menyampiakn protesnya atas kebijakan kepala desa yang dianggap tidak memberdayakan warga desanya melalui sistem padat karya tunai dan malah menyerahkan pekerjaan ke pihak ketiga yang sebagian besar menggunakan pekerja dari karyawan perusahaannya.

Atas nama perwakilan masyarakat, Budiman meminta agar proyek TPT tersebut dihentikan dan langsung diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK). ia juga meminta agar pengerjaan proyek tersebut benar-benar melibatkan pra pekerja yang merupakan warga desa agar bisa mendapatkan upah kerja sesuai aturan Kemendes.

Perwakilan warga lainnya yang juga pemilik lahan yang dibangun untuk pembuatan TPT, Tedi Permadi, juga menyayangkan sistem pengerjaan proyek yang diserahkan kepada pihak ketiga. Apalagi menurut penilaiannya, pembangunan yang dilakukan pihak ketiga itu tak sesuai spesifikasi, di antaranya tidak dilakukannya pemasangan beton cakar ayam dan tidak adanya penggunaan batu split untuk bahan beton.

Tedi yang oleh warga setempat dikenal juga sebagai ahli konstruksi ini menilai, jika pembangunan TPT sepanjang 50 meter dengan tinggi 10 meter dan lebar 0,4 meter tetap dilanjutkan dengan spek yang ada seperti saat ini, tentu akan sangat rentan. Apalagi di lokasi yang dibuat TPT tersebut sebelumnya pernah terjadi longsor.

“Anggarannya yang digunakan untuk pembangunan TPT ini kan cukup besar yakni mencapai Rp 352 juta. Namun dengan kondisi pengerjaannya yang seperti sekarang ini berjalan, akan sangat rentan terjadi ambruk apalagi di bagian atasnya merupakan jalan hidup yang pernah longsor pula,” komentar Tedi.

Diakui Tedi, sebenarnya warga termasuk dirinya sangat senang dengan adanya pembangunan TPT di daerah tersebut. Namun jika pengerjaannya dilakukan secara asal-asaln seperti yang terjadi saat ini, tentu hal itu sangat disesalkan apalagi ke depannya malah akan menimbulkan ancaman bencana.

Oleh karenya, Tedi meminta agar kontruksi TPT itu dibuat sesuai spek agar benar-benar kuat dan tidak malah menimulkan ancaman bencana. Jika tak diperbaiki, maka kontruksi yang da saat ini akan menimbulkan bahaya.

Menyikapi pengaduan warga Desa Situsari tersebut, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif Dana Desa, Yosep Nasrulloh dan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, Teten Irawan, menyesalkan apa yang dilakukan kepala desa yang menyerahkan pengerjaan TPT ke pihak ketiga. Padahal menurut mereka, pengelolaan dana desa sudah sangat jelas aturannya.

“Khusus dalam masa pandemic corona sekarang, ada Surat Edaran Kemendes nomor 8 tahun 2020. Nanti kita akan cek langsung ke lapangan, dan apa yang disampaikan warga desa ini menjadi catatan kami untuk ditindaklanjuti,” tandasnya. (*)

Reporter : Ahen

Editor     : ER


Berita Lainnya :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here