Buntut Rencana Gugatan, Sekjen Brigade Rakyat Minta Dewan Sidak RSUD dr Slamet Garut

Zamzam Zainulhaq, S.Sos., pemerhati sosial, Sekjen Brigade Rakyat.***

garutexpress.id- Sampai hari ini bola panas rencana gugatan keluarga pasien meninggal dunia terhadap RSUD dr. Slamet Garut terus ditabuh keluarga melalui kuasa hukumnya, LBH LSI. Hal ini telah memantik reaksi banyak pihak, termasuk pemerhati sosial sekjen brigade rakyat Kabupaten Garut, Zamzam Zainulhaq, S.Sos. Melalui rilis tertulis yang diterima redaksi garutexpress.id, Selasa (16/6/2020).

Secara husus dirinya meminta agar DPRD dari komisi terkait melakukan sidak terhadap kelangsungan pelayananan di RSUD dr. Slamet Garut.

Zamzam menyebut telah terjadi dugaan kelalaian yang dilakukan pihak rumah sakit selama almarhum Yogi dirawat. Karenanya, Dia meminta agar DPRD melakukan pungsi pengawasannya dengan melakukan sidak ke RSUD.

“Berkenaan dengan keluhan keluarga almarhum seperti ketidak jelasan hasil rekam medik, kenyamanan ruangan, rujukan beli obat diluar, biaya mahal ambulan hingga kualitas kebersihan,  dewan perlu segera melakukan pungsi pengawasanya . Komisi D, ya,” terang Zamzam.

Seperti diketahui bersama, lanjut Zamzam, membangun kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), dan, (3) dan pasal 34 ayat (1),( 2), dan (3).

Lalu, sambungnya, aktualisasi secara spesifik melalui UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan.

Dikutipnya lagi, perangkat hukum mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran tidak bisa memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. demikian juga digambarkan dalam UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Disampaikanya, digambarkan dalam undang-undang itu mengatur berbagai jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi siapa saja khususnya tenaga kesehatan dan dokter yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.

Seharusnya, kata dia, asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien yg ada dirumah pelayanan kesehatan berlandas UU Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004.

“Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan  dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu,” ungkapnya mengutip kode etik kedokteran pasal 14.

Dari referensi diatas, tutur Zamzam dapat menjadi gambaran bagaimana posisi hubungan kontradiktif positif didalam Perintah Aturan yang mengikat kepada suatu lembaga pemerintah penyelenggara kesehatan bagi masyarakat.

“Kembali kita tegaskan agar peristiwa ini mendapat reaksi cepat dari DPRD dengan melakukan pungsi pengawasanya,” tutupnya

Ragam tanggapan para pemerhati ini buntut dari rencana gugatan keluarga pasien meninggal dunia atas nama Yogi (16) asal Desa Cinunuk, Kecamatan Wanaraja, Kqbupaten Garut. Diketahui, almarhum merupakan pasien BPJS yang meninggal dunia beberapa pekan usai mendapat tindakan operasi usus buntu di RSUD dr. Slamet Garut. (*)

Reporter : Tim GE

Editor     : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here