BPKN Berharap PLN Prioritaskan Ganti kWh Tahun 2021

foto : ilustrasi.

garutexpress.id- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengharapkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengganti 14 juta kilo watt hour (kWh) meter yang harus ditera ulang menjadi kwh meter smart.

Untuk mengatasi kerugian, BPKN mengusulkan tahun 2021 agar PLN menggantikan 14 juta kWh meter yang telah habis masa pakainya dengan yang smart. Hal tersebut agar segera mengatasi kerugian konsumen maupun PLN.

“14 juta kWh meter yang belum ditera ulang itu segera diganti dengan yang smart, saya mengusulkan tahun 2021 itu diprioritaskan saja untuk segera diganti supaya masalah kerugian PLN maupun konsumen segera dapat diatasi,” ujar Ketua BPKN Ardiansyah Parman dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (16/06/2020).

Berdasarkan realita yang terjadi dilapangan ia mengungkapkan bahwa dengan mengganti kWh menjadi kWh meter smart dapat mencegah terjadinya kerugian lebih besar nantinya, baik dari sisi konsumen ataupun pelaku usaha menyusul fenomena lonjakan tagihan listrik yang dialami jutaan konsumen di seluruh Indonesia.

Ketua BPKN juga meminta PLN agar petugas melakukan pencatatan kWh meter pada saat  penagihan ke konsumen selama bulan Januari-Juni.

“Dengan begitu, konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan benar sehingga tidak menimbulkan prasangka,” katanya.

Ia menyampaikan juga bahwa informasi yang disampaikan pihak PLN harus disampaikan secara jelas. Salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

“Informasi yang tidak disampaikan secara jelas dan lengkap oleh PLN dapat merugikan baik itu dari PLN selaku pelaku usaha dan juga konsumen selaku pengguna jasa,” katanya.

Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya meteran listrik harus ditera setiap 10 tahun oleh petugas tera, agar tertib ukur sektor energi.

Dia juga mengatakan permasalahan lonjakan tagihan listrik ini tidak lepas dari banyaknya tera meteran listrik rumah tangga yang sudah tidak berlaku masa teranya.

“Kemendag juga sudah menyurati kementerian ESDM terkait tertib ukur energi untuk bisa di tindaklanjuti, diharapkan juga Kemendag dan PLN bisa duduk bersama untuk mendiskusikan terkait sudah habisnya masa tera yang menurut data sudah 40 juta tanda tera sudah tidak berlaku masa teranya,” katanya. (*)

Sumber: antaranews


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here