Anggaran Covid-19 di Garut Terindikasi Diselewengkan, PMII Desak DPRD Bentuk Pansus

Ipan Nuralam-Ketua PC PMII Garut.***

garutexpress.id- Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak di berbagai sektor. Wajar jika masalah penanganan Covid-19 ini mendapatkan penanganan serius dari pemerintah, akan tetapi sayangnya di Garut banyak anggaran yang dinilai tidak rasional dan banyak terjadi penyelewengan di lapangan.

Adanya indikasi penganggaran penanganan Covid-19 yang tak rasional bahkan adanya penyelewengan di Garut terungkap berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Garut. Hal ini terjadi pada berbagai program penanganan Covid-19 yang melibatkan sejumlah dinas.

Ketua PC PMII Garut, Ipan Nuralam, menyebutkan dalam program pengadaan satu juta masker kain yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinskes) Garut misalnya. Dalam pagu anggaran disebutkan harga pcs masker adalah Rp 5 ribu dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 5 miliar.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukannya, harga rata-rata masker dari poengrajin hanya berkisar antara Rp 2000 – Rp 2500/pcs. Pada kenyataannya di lapangan, program pengadaan satu juta masker ini hanya menjadi ajang kapitalisasi pengusaha dan penguasa.

“Padahal spirit awal pengadaan masker ini untuk melindungi warga dari wabah dan sebagai distribusi keuangan bagi ekonomi bawah agar terjadi peningkatan ekonomi di tengah pandemi. Faktanya hal tersebut malah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar yang notabene menjadi langganan Pemda Garut dan punya kedekatan bahkan ada pula keluarga penguasa yang terlibat,” ujar Ipan, Senin (22/6/2020).

Menurut Ipan, hasil kajian juga ditemukan indikasi penyelewengan anggaran penanganan Covid-19 yang dikelola pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut. Hal ini di antaranya terjadi pada anggaran makan bagi masyarakat yang melakukan rapid test sebesar Rp 25000 untuk dua kali makan selama empat belas hari berikut snack takjil sebesar Rp 15000 dengan total anggaran Rp Rp 88 miliar untuk 200 orang.

Indikasi penyelewengan tambahnya, juga terjadi pada anggaran bantuan sosial bagi ODP (orang dalam pengawasan) berupa 1500 paket sembako senilai Rp 700 ribu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Garut. Bantuan tersebut diduga tidak sesuai dengan paket yang diterima masyarakat.

Tak hanya itu, dalam program ini, pengadaan beras idealnya melibatkan Bulog sehingga keberadaannya terukur. Namun pada kenyataannya di lapangan, marak aksi percaloan dalam program pengadaan beras dan telah terjadi perburuan rente yang sangat panjang sehingga memaksa penekanan harga beras serenadah mungkin yang tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas beras. Ironisnya, hal itu bukan hanya terjadi pada program bansos bagi yang terdampak Covid-19 akan tetapi juga pada program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program bantuan lainnya.

“Kemudian kegiatan supervisi terhadap Satgas Covid-19 kecamatan oleh Satpol-PP yang terbilang cukup tinggi dengan anggaran Rp 115 juta dan pelaksanaan check point di pos periksaan dengan anggaran Rp 117 juta. Belum lagi anggaran sosialisasi dan lain-lain yang semuanya hasilnya tidak epektif mengingat kinerja petugas yang terkesan setengah hati melaksanakan tugasnya,” katanya.

Ipan menilai, maraknya dugaan penyalahguaan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupetan Garut ini harus segera direspon oleh DPRD Kabupaten Garut dengan membentuk Pansus anggaran Covid-19. Pembentukan Pansus dinilainya penting untuk melakukan klarifikasi sekaligus pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19.

Ipan menegaskan, relokasi anggaran Pemkab Garut disinyalir sarat penyalahgunaan bantuan perencanaan dari mulai perencanaan hingga penggunaannya. Beberapa kasus yang perlu disoroti oleh DPRD Kabupaten Garut, yakni adanya ketidakjelasan mengenai alokasi anggaran di tiga sektor prioritas yakni kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan jaring pengamanan sosial. Selain itu, alokasi anggaran ke berbagai dinas banyak yang tidak beruhubungan langsung dengan penganggaran dan dampak masyarakat. (*)

Reporter : Ahen

Editor      : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here