Agar Konsumen tak Rugi, BPKN Minta PLN Ganti 14 Juta Kwh Lama pada 2021

Garutexpress.id – Untuk mengatasi masalah kerugiaan PLN maupun konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengharapkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengganti 14 juta kilo watt hour (kWh) meter menjadi kwh meter smart.

Terdata ada 14 juta kWh meter yang telah habis masa pakainya dan diusulkan oleh BPKN untuk tahun 2021 agar PLN menggantinya dengan yang smart.

“14 juta kWh meter yang belum ditera ulang itu segera diganti dengan yang smart, saya mengusulkan tahun 2021 itu diprioritaskan saja untuk segera diganti supaya masalah kerugian PLN maupun konsumen segera dapat diatasi,” ujar Ketua BPKN Ardiansyah Parman dalam diskusi daring di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (15/6).

Berdasarkan realita yang terjadi dilapangan ia mengungkapkan bahwa dengan mengganti kWh menjadi kWh meter smart dapat mencegah terjadinya kerugian lebih besar nantinya, baik dari sisi konsumen ataupun pelaku usaha menyusul fenomena lonjakan tagihan listrik yang dialami jutaan konsumen di seluruh Indonesia.

Ketua BPKN juga meminta PLN agar petugas melakukan pencatatan kWh meter pada saat penagihan ke konsumen selama bulan Januari-Juni.

“Dengan begitu, konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan benar sehingga tidak menimbulkan prasangka,” katanya.

Ia menyampaikan juga bahwa informasi yang disampaikan pihak PLN harus disampaikan secara jelas. Salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

“Informasi yang tidak disampaikan secara jelas dan lengkap oleh PLN dapat merugikan baik itu dari PLN selaku pelaku usaha dan juga konsumen selaku pengguna jasa,” katanya.

Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya meteran listrik harus ditera setiap 10 tahun oleh petugas tera, agar tertib ukur sektor energi.

Dia juga mengatakan permasalahan lonjakan tagihan listrik ini tidak lepas dari banyaknya tera meteran listrik rumah tangga yang sudah tidak berlaku masa teranya.

“Kemendag juga sudah menyurati kementerian ESDM terkait tertib ukur energi untuk bisa di tindaklanjuti, diharapkan juga Kemendag dan PLN bisa duduk bersama untuk mendiskusikan terkait sudah habisnya masa tera yang menurut data sudah 40 juta tanda tera sudah tidak berlaku masa teranya,” katanya.

Penulis: Dida Damila
Editor : Sidqi Al Ghifari


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here