Tepat di Hari Buruh, Ratusan Pekerja PT Changshin Garut Mulai Dirumahkan

garutexpress.id- Bertepatan dengsn peringatan May Day atau Hari Buruh 1 Mei 2020 dan di tengah keresahan warga akan pandemi corona virus (COVID-19), akhirnya ratusan orang pekerja di PT. Changsin Reksa Jaya Garut harus dirumahkan.

Menurut Budi M Fajar, salah seorang Anggota LKS Bipartit PT. Changsin Reksa Jaya Garut, sejak tanggal 1 Mei 2020, tercatat ada 800 orang dirumahkan oleh piah perusahaan. Jumlah tersebut dari total karyawan yang ada saat ini sekira 10.000 orang kariawan PT. Changsin Reksa Jaya Garut.

“Yang 800 orang itu dirumahkan tepat di hari buruh, hal ini karena dampak dari Pandemi Covid 19 yang melanda di seluruh dunia, selain itu kurangnya order pembuatan sepatu dari brand besar dunia kepada PT. Changsin Reksa Jaya,” ujar Budi, saat dihubungi awak media, Kamis (30/04/20).

Budi menyebut perumahan karyawan tersebut akan terus dilakukan pihak perusahaan diperkirakan dalam empat bulan kedepan, sesuai perkembangan kondisi penanganan COVID-19 di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Perumahan 800 orang buruh itu sudah melalui kesepakatan antara managemen PT. Changsin Reksa Jaya dan Serikat Pekerja, dengan berdasar kepada surat edaran mentri tenaga kerja No 3 tahun 2020 tentang penangulangan COVID-19 perlindungan pekerja atau buruh dari COVID-19 dan keberlangsungan usahanya,” jelasnya.

Selama masa dirumahkan oleh PT. Changsin Reksa Jaya Garut para pekerja akan mendapatkan upah bulanan sebesar 60% dari upah sebulan yang biasa diterima dan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh, walaupun begitu belum ada kepastian bagi 10.000 orang nasib pekerja kedepan dengan terjadinya pandemi ini.

“Dalam hal ini sangat disayangkan peran pemerintah Kabupaten Garut dalam menyikapi gelombang dirumahkannya bahkan lebih jauh di PHKnya para buruh, yang tidak ada perhatian sama sekali, baik kepada buruh atau pengusaha, yang saat ini seolah menanggung beban sendiri hanya dengan kesepakatan,” Tegasnya.

Ia menambahkan berdasarkan UU No 4 Tahun 1984 Pasal 8 tentang wabah penyakit menular harusnya pemerintah memberikan ganti rugi, karena itu merupakan perintah Undang-undang.

“Sangat kami sayangkan karena di sini pemerintah tidak berperan terhadap dunia industri, sehingga mengakibatkan banyak kariawan yang di rumahkan bahkan di PHK,” pungkasnya. (*)

Reporter : AMK
Editor : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here