Soal Rapid Test Harus Bayar, Bupati dan Pejabat Garut Angkat Bicara

garutexpress.id- Soal rapid test di Puskesmas Cikajang yang harus bayar sempat viral di jejaring media sosial. Bagaimana tidak, di tengah keprihatinan warga akan wabah virus corona, malah pemerintah membebani warganya dengan alasan biaya rapid test.

Dalam selebararan yang terlanjur tersebar luas itu disebutkan rincian biaya yang dipatok UPT Puskesmas Cikajang Garut dengan besaran biaya mencapai Rp 308.000. Namun, menurut Kepala UPT Puskesmas Cikajang, selebaran tersebut baru draft saja, belum resmi.

”Itu baru draf saja, belum resmi, kan belum ada kop surat dan ditandatangani,” ujar Wawan, kepala UPT Cikajang, Sabtu (30/05/2020).

Diungkapkannya, pemberlakuan pembiayaan rapid test ini berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan No 440/4931/Dinkes tentang himbauan terkait permohonan surat keterangan sehat bagi masyarakat yang akan kembali ke kota masing-masing.

”Dalam surat itu disebutkan, Apabila dimungkinkan dan tersedia RDT/PCR maka boleh dilaksanakan pemeriksaan tersebut. Dalam Hal ini UPT Puskesmas diperbolehkan untuk pengadaan RDT secara mandiri dan menetapkan tarif sesuai dengan Perbup BLUD dimana pengenaan tarif ditambah 20% dari harga pembelian,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Maskut Farid selaku Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Garut mengatakan, surat itu dikeluarkan sehubungan dengan telah berakhirnya Idul Fitri 1 syawal 1441 H.

”Maka perlu diantisipasi kembali para pemudik ke kota masing-masing. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan melalui UPT Puskesmas harus tetap memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada seluruh masyarakat yang akan kembali ke kota masing-masing. Adanya permintaan Surat Keterangan Sehat yang dipersyaratkan bagi beberapa kota untuk para pendatang. Bagi Puskesmas BLUD itu diperbolehkan dengan biaya yang sudah ditentukan sesuai harga Rapid Test dan 20% jasa pemeriksaan dari bahan habis pakai,” katanya.

Sementara itu, Bupati Garut H Rudy Gunawan menyebut, asal tidak menggunakan alat Rapid Test anggaran dari BTT Pemkab Garut, dengan anggaran BLUD Puskesmas diperbolehkan untuk melaksanakan pemeriksaan dengan biaya medis sesuai Perbup BLUD.

”Kita akan meminta pasien membeli alat Rapid Test di Apotek yang ada. Hal ini untuk menghindari penggunaan alat rapid test yang disediakan untuk penanggulangan Covid-19 dari Pemkab Garut,” ujar Rudy. (*)

Reporter : Tim GE
Editor : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here