Sanksi Penundaan DAU dan DBH, Akibat Kebijakan Bupati Garut Muncla Mencle

Garutexpress.id – Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan RI kepada Kabupaten Garut tentu bukan semata sifatnya administratif. Ada indikasi karena berubah-ubahnya rencana refokusing alokasi anggaran dan kegiatan Bupati Garut, Rudy Gunawan.

“Ada indikasi fokus kegiatan yang berubah-ubah. Hal ini menyebabkan secara administrasi terlambat pelaporan penyesuainnya,” kata Dewan Penasehat Pusat Studi Informasi Pembangunan (PISP) Kabupaten Garut, Hasanuddin, kepada Garutexpress.id, Sabtu (9/5/2020).

Indikasi ini, kata dia, terlihat dari statemen bupati yang berubah-ubah dalam alokasi anggaran untuk covid-19. Mulai dari alokasi bantuan untuk ODP, dana 10 miliar untuk Bank Emok, pengadaan satu juta masker dan sekarang muncul lagi bantuan beras.

“Sehingga secara administratif SKPD kesulitan melakukan penyesuaian. Jadi pantas saja ada keterlambatan,” katanya.

Jadi menurut, Hasanudin, muaranya dari kebijakan realokasi anggaran dan kegiatan atau refokusing untuk Covid-19 yang berubah-ubah. Akhirnya berdampak pada penyesuaian secara administratif.

Munculnya sanksi ini, menimbulkan kecurigaan terkait status WTP yang tiap tahun di raih Garut. Menurutnya, audit reguler BPK yang sifatnya administratif prosedural Kabupaten Garut mendapat penilaian WTP. Namun, kenyataannya kini ditunda karena hal administrasi.

“Jadi deretan penghargaan itu tidak ada artinya. Kenyataannya Pemkab Garut tidak bisa membuat administrasi penyesuaian untuk APBD 2020,” ucapnya.

Jadi indikasi kuatnya, lanjut Hasanudin, ada pada kebijakan refokusing yang tidak jelas. Sehingga menjadi kewenangan atau domain bupati-wakil bupati sebagai penanggung jawab alokasi anggaran, bukan sekda, sebab sekda hanya berfungsi secara administratif.

Hasanudin pun mengingatkan, peristiwa ini berdampak pada penanganan Covid 19 di Garut. Pasalnya untuk mengahadapi Covid-19 memerlukan anggaran yang besar.

“Sebaiknya bupati-wakil bupati kembali pada protokol kesehatan dalam refokusing, sebab apa yang diperlukan sudah jelas di sana. Berkenaan dengan intervensi terhadap dampak sosial ekonominya, Bupati-Wakil Bupati dengarkan pendapat DPRD dan perguruan tinggi di Kabupaten Garut, karena secara akademis mereka memeliki keahlian dalam memetakan dampak dan alokasi yang tepat mengatasi efek sosial-ekonomi pendemi covid 19,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut masuk dalam daftar nama daerah yang terkena sanksi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil.

Sanksi tersebut dilayangkan Menteri Keuangan RI nomer 10 /KM. 7/2020 tentang penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

Dalam surat tersebut, Kabupaten Garut masuk dalam urutan 119 kabupaten/kota yang terkena sanksi penangguhan pencairan DAU sebesar 35 persen. Sanksi ini berlaku sejak bulan Mei atau triwulan ke II pada tahun anggaran berjalan.

Dalam keputusan yang ditetapkan Kemenkeu tersebut dituliskan, jika pemerintah daerah telah melakukan perbaikan secara lengkap dan benar kepada kementerian keuangan maka sanksi tersebut akan dicabut.

Kabupaten Garut masuk dalam 20 kabupaten/kota yang terkena sanksi penundaan pencairan DAU dan DBH. Sanksi ini akan dicabut setelah kabupaten/kota yang bersangkutan telah menyampaikan perbaikan. (*)

Penulis: Farhan SN
Editor: Citra Kharisma


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here