PSBB di Garut Hanya Latah, Tidak Ada Sanksi dan Skenario Penanganan

Garutexpress.id – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Garut dinilai hanya latah karena tak ada sanksi jelas bagi pelanggar dan skenario secara medis untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Bupati Garut Rudy Gunawan, mengatakan hanya akan menerapkan sanksi humanis bagi para pelanggar. Bahkan setelah ditelaah dalam Perbup yang dikeluarkan sama sekali tidak dirinci terkait sanksi dan skenario penanganan medisnya.

Dewan Penasehat Pusat Studi Informasi Pembangunan (PISP) Kabupaten Garut, Hasanuddin, mengatakan, pemberlakuan PSBB di seluruh wilayah Jawa Barat, khususnya di Garut masih setengah hati dan belum menyentuh substansi dari kebijakan PSBB.

Menurutnya, Ada tiga indikasi besar bupati setengah hati melaksanakan PSBB di Garut. Indikasi pertama dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati yang menetapkan 14 kecamatan yang jadi sasaran pelaksanaan PSBB dari 42 kecamatan yang ada di Garut.

Indikasi kedua, kata dia, ditunjuknya Sekda (Sekretaris Daerah) sebagai ketua harian pelaksanaan PSBB di tingkat kabupaten. Kalau bupati serius, harusnya dia sendiri yang jadi ketua. Sekda akan kesulitan koordinasi dengan TNI-Polri.

Indikasi ketiga, menurut Hasanuddin adalah tidak adanya petunjuk teknis yang lengkap pelaksanaan PSBB, terutama untuk menangani dampak medis. PSBB yang akan diterapkan, menurut Hasanuddin hanya kebijakan membatasi aktivitas masyarakat.

Padahal, lanjutnya, harusnya ada kebijakan yang juga mengatur tentang penanganan dampak medisnya.

“PSBB tidak ada skenario besarnya, hari pertama harus apa, hari kedua harus apa, sampai bagaimana penanganan dampak medis, yang ada hanya tutup jalan, periksa orang, jadi baru sebatas pembatasan aktivitas masyarakat,” kata, Hasanudin, Selasa (5/5/2020) malam.

Hasanuddin melihat, kebijakan PSBB di Garut hanya kebijakan latah dari bupati setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan PSBB besar-besaran di seluruh Jawa Barat. Selama ini pun, upaya Pemkab Garut dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19 masih belum jelas arahnya.

PSBB menurut Hasanuddin, harusnya dilakukan secara utuh, tidak parsial. Karena, dalam literaturnya pun, tidak ada kebijakan PSBB parsial. Jika PSBB dilaksanakan seperti yang akan dilaksanakan di Garut, Hasan pun meyakini upaya menekan penyebaran Covid-19 tidak akan berjalan maksimal.

“Kalau PSBB diterapkan, harusnya ada rencana medis besar yang dibuat, seperti rapid test massal misalnya, pembuatan ruang-ruang isolasi bagi pasien Covid-19 skala besar dan batasi aktivitas masyarakat diseluruh Garut, bukan hanya 14 kecamatan,” katanya.

Selain itu, sanksi bagi pelanggar pembatasan pun tidak ada. Jadi petugas di lapangan hanya bisa melakukan pengecekan namun tidak bisa melakukan penindakan.(*)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here