Pemkab Garut Lalai Laporkan Penyesuaian APBD 2020, Pencairan DAU dan DBH Ditangguhkan

Garutexpress.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut masuk dalam daftar nama daerah yang terkena sanksi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil.

Sanksi tersebut dilayangkan Menteri Keuangan RI nomer 10 /KM. 7/2020 tentang penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

Dalam surat tersebut, Kabupaten Garut masuk dalam urutan 119 kabupaten/kota yang terkena sanksi penangguhan pencairan DAU sebesar 35 persen. Sanksi ini berlaku sejak bulan Mei atau triwulan ke II pada tahun anggaran berjalan.

Dalam keputusan yang ditetapkan Kemenkeu tersebut dituliskan, jika pemerintah daerah telah melakukan perbaikan secara lengkap dan benar kepada kementerian keuangan maka sanksi tersebut akan dicabut.

Related Post

Kabupaten Garut masuk dalam 20 kabupaten/kota yang terkena sanksi penundaan pencairan DAU dan DBH. Sanksi ini akan dicabut setelah kabupaten/kota yang bersangkutan telah menyampaikan perbaikan. (*)

Berikut keputusan Kementerian keuangan:


Juragan Farhan:
Leave a Comment

This website uses cookies.