Kasus Asusila Anggota DPRD Garut ke Luar Koridor

Aktivis Senior Garut, Yudi Arief, SH

Garutexpress.id – Sejak awal diperbincangkan dan berujung pelaporan di Polisi, kasus asusila yang dilakukan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Garut inisial E terus bergulir.

Kini kasusnya merembet ke mana-mana, bahkan kasusnya berkembang pada tudingan Ketua DPRD Garut dinilai melanggar tataterbit dan sumpah janji jabatan.

Salah seorang aktivis senior di Kabupaten Garut yang aktif di sejumlah organisasi kepemudaan, Yudi Arief, SH, mengatakan kasus ini sudah ke luar dari esensi persoalan. Sehingga kasusnya mengembet ke mana-mana.

“Sudah ke luar koridor. Harus diluruskan lagi,” kata Yudi saat ditemui di Hotel Paseban, Garut, Sabtu (30/5/2020).

Menurutnya, kasus ini telah menyita perhatian publik saat ramai diperbincangkan sejumlah media massa. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan duduk perkaranya.

“Kasus ini meledak di awal namun tanpa penetrasi. Bahkan proses penanganannya cenderung tidak serius,” kata dia.

Yudi menyebutkan, seperti dalam pemanggilan para saksi ahli yang dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten yang tak kunjung dilakukan. Padahal menurutnya, saksi ahli sangat dibutuhkan dalam pembuktian kasus yang dilakukan oleh E yang salah satunya diduga melanggar UU ITE.

“Jadi lebih baik fokus pada esensi persoalan. Coba dilakukan secara runut dan terperinci. Jangan sampai perhatian publik disita oleh persoalan yang remeh temeh,” ucapnya.

Saat disinggung, apakah Ketua DPRD Garut melanggar Tatib karena membocorkan hasil penyelidikan BK, Yudi menandaskan tidak pasalnya putusannya belum selesai.

“Putusannya kan belum final. Makanya jangan diseret ku urusan politik saat akan berbicara putusan hukum,” katanya.

Yudi menandaskan BK dan unsur pimpinan DPRD Garut seharusnya menjaga masrwah sebagai wakil rakyat. Menurutnya, selama ini DPRD Garut tidak satu suara dalam menanggapi persoalan yang menimpa E.

“Ini kan kesannya DPRD tidak memiliki wibawa. Palagi suara yang keluar dari mereka tidak sama. Jadi tolonglah jaga marwah DPRD,” ucapnya.

Yudi mengaku dalam waktu dekat akan melakukan audensi dengan pimpinan DPRD Garut untuk menanyakan persoalan yang sebenarnya terjadi. Sehingga putusan terkait pelanggaran kode etik anggota DPRD yang dilakukan oleh E segera terungkap.

“Ini kan publik menanti hasilnya seperti apa kasus asusila yang dilakukan oleh E ini. Jangan sampai mengembet ke mana-mana,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD yang dilaporkan ke polisi dan Badan Kehormatan DPRD Garut disebut melakukan ancaman pembunuhan melalui pesan Whatsapp. Ancaman itu ditujukan kepada pelapor yang merupakan seorang pria.

Kuasa hukum pelapor, Sam Yosef, mengatakan, kliennya merasa terancam dari pesan yang disampaikan anggota dewan tersebut. Pihaknya memilih jalur hukum agar kasus tersebut bisa diselesaikan.

“Posisinya sedang merasa terancam jiwanya atas dugaan ancaman pembunuhan. Diduga dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Garut,” ujar Yosef, Selasa (14/4/2020).

Pada 6 April 2020, pihaknya sudah membuat laporan ke Polda Jabar. Laporan tersebut terkait dugaan ancaman dengan pasal 45 B Undang-undang ITE.

“Kemarin kami tindak lanjuti terkait dugaan pelanggaran etika dan moral terkait kasus asusila ke BK (Badan Kehormatan) DPRD Garut. Sudah beri surat pengaduannya dan kami harap segera diproses,” katanya.

Bukti ancaman pembunuhan tersebut, lanjutnya, sudah diserahkan ke Polda Jabar saat membuat laporan. Yakni berupa tangkapan layar percakapan whatsapp.

“Nanti biarkan BK yang mendalami. Di antaranya dalam percakapan itu ada beberapa hal lain. Kami juga sudah sampaikan,” tandasnya.

(*)

Reporter: Useu G Ramdhani
Editor: Citra Kharisma


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here