Dana Corona Jadi Bancakan, Bupati Garut Siap Pasang Badan

Garutexpress.id – Terkait dana penanggulangan Covid-19 atau Corona yang dituding jadi bancakan, ditanggapi Bupati Garut, Rudy Gunawan. Ia mengaku bertanggungjawab dan akan menjalankan tranfaransi anggaran.

“Saya siap melakukan klarifikasi dan transparansi anggaran. Baik itu, dana penggunaan pembelian masker atau pun alokasi BTT,” kata Rudy, Jumat (8/5/2020).

Rudy mengaku tidak ada bancakan dalam penggunaan anggaran biaya tidak terduga (BTT). Ia mengaku ingin mengakomodir semua pihak sebanyak mungkin.

Ia mencontohkan anggaran dalam penyediaan 1 juta masker. Menurutnya, dinas kesehatan yang bertanggung jawab dalam pengadaannya.

“Mungkin saja misalnya orang yang dia tidak mempunyai akses terhadap usaha itu, dia jadi penyedia data ke Dinkes. Akan tetapi hal itu tetap bay rekening,” katanya.

Saat ditanya pemotongan anggaran di tiap dinas, memang dilakukannya dan dialihkan ke BTT. Dinas yang paling besar terkena imbas pemangkasan yaitu PUPR.

“Dari pusatnya kan dipotong DAU kita. Jadi imbas ke bawah. Tiap dinas ada pemangkasan,” akunya.

Ia menandaskan pihaknya siap memberikan keterangan pers terkait penggunaan BTT. Siapa pun, lanjutnya, boleh menanyakan aliran penggunaan BTT.

“Hari Senin, kita siap buka-bukaan soal BTT digunakan apa saja. Rumah sakit anggarannya berapa dibelikan apa saja, itu kita bisa jelaskan,” ucapnya.

Sekali lagi saya bertanggungjawab atas penggunaan BTT. Jadi, semua anggaran penanggulangan corona ini bisa ditanyakan hari senin yang akan datang.

“Tidak hanya pengadaan masker, anggaran BTT apapun akan kita ekspos. Saya bertanggung jawab terhadap transparansi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, saat rakyat Kabupaten Garut menjerit karena sulitnya mencari mata pencaharian, anggaran penanggulangan Covid-19 yang telah dialokasikan Rp100 miliar malah tak jelas juntrungnya. Bahkan diduga rentan jadi bancakan karena tak jelas sasaran.

Ketua Lembaga Kajian Tim Nasional (LKTN) Garut, Andri Ramdhani, mengatakan sampai saat ini anggaran penanganan Covid-19 tak jelas mau digunakan untuk apa. Pemerintah menutup rapat akses penggunaan dana tersebut.

“Kita sekarang tidak tau dana itu sudah sampai di mana. Saya khawatir malah akan jadi bancakan,” kata Andri, Kamis (7/5/2020).

Andri mencontohkan, dana untuk pengadaan masker saja Rp 5 miliar sampai sekarang masih jadi polemik. Bahkan digadang-gandang menjadi proyek empuk lingkungan Dinas Kesehatan Garut.

“Itu dana untuk masker sampai sekarang tak jelas. Katanya sudah ada 500 ribu masker tapi sampai sekarang belum ada pembagian,” kata Andri.

Pengadaan masker itu, kalau dirinci satuannya mencapai Rp 5000 per peces. Sedangkan harga masker kain di pasaran berkisar antara Rp 2000 hingga Rp 2500.

“Siapa yang tak tergiur coba. Hanya dengan pengadaan masker kain, pemenang tender bisa untung Rp2,5miliar sampai Rp3miliar,” ungkapnya.

Belum lagi, kata Andri, pengadaan 1 juta ton beras yang dialokasikan RP12 miliar. Sampai sekarang belum jelas kapan program itu akan diluncurkan.

Padahal, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah dilakukan sejak 6 Mei 2020. Ini bukti karut marutnya tata kelola keuangan penanggulangan Covid-19 di Garut.

“Atas dasar itulah masyarakat curiga dan khawatir dana Corona malah jadi bancakan,” ucapnya.

Ia berharap para penegak hukum melakukan pengawasan ketat atas penggunaan dana corona. Pasalnya, indikasi tidak baik mulai tercium.

“Saya yakin aparat penegak hukum di Garut masih punya integritas. Segera tindak kalau ada indikasi korupsi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kabupaten Garut menggelontorkan dana cukup besar untuk menanggulangi wabah Covid-19 atau Corona. Berdasarkan kalkulasi tak kurang dari Rp 100 miliar disiapkan oleh Pemkab Garut untuk berperang melawan Corona.

Sebelumnya, anggaran penanggulangan Covid-19 hanya dianggarkan Rp 25 miliar dari biaya tak terduga (BTT). Kemudian Pemkab Garut pun, melakukan efisiensi pemotongan anggaran dari tiap dinas yang jumlahnya mencapai Rp 75 miliar.

“Jadi sekarang BTT-nya semuanya Rp100 miliar,” kata Bupati Garut Rudy Gunawan.

Ia menuturkan, Pemkab Garut sebelumnya mengalokasikan anggaran tahun 2020 untuk BTT sebesar Rp25 miliar, kemudian dilakukan efisiensi anggaran dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga terkumpul sebesar Rp75 miliar.

Pergeseran anggaran dari seluruh dinas itu, kata dia, dari anggaran yang sebelumnya untuk makan dan minum, perjalanan dinas dan beberapa kegiatan lainnya yang tidak terlalu penting.

“Anggaran ada yang digeser, dari anggaran mamin (makan dan minum), perjalanan dinas, dan beberapa yang tidak urgent,” kata Rudy.

Ia menyampaikan, anggaran BTT yang terkumpul itu tidak hanya untuk penanganan kesehatan, melainkan sektor lain seperti ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah COVID-19.

“Termasuk untuk itu (bantu melunasi utang warga) juga sudah masuk,” katanya.(*)

Penulis: Farhan SN
Editor: Citra Kharisma


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here