Bulog Garut Bantah Ada Telur Busuk Bantuan Gubernur

garutexpress.id- Mencuatnya informasi terkait kondisi ratusan kilogram telur untuk bantuan gubernur yang membusuk di gudang Bulog Garut dibantah pihak Bulog Wilayah Priangan Timur. Menurut wakil pimpinan Bulog Wilayah Priangan Timur, Budi Sultika,  telur yang nanti akan didistribusikan ke masyakarat penerima bantuan semuanya dalam kondisi baik dan layak.

Namun Budi mengakui, jika telur yang berpotensi busuk memang ada. Hal ini dikarenakan penyimpanan yang sudah melampaui batas ketahanan telur.

“Sampai saat ini tak ada telur yang busuk, kalau yang berpotensi busuk memang ada. Kita kan sudah siapkan telur untuk dibagikan ke masyarakat akan tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan dibagikan,” ujar Budi saat dihubungi melalui telepon, Minggu (10/5/2020).

Dikatakannya, sesuai perintah, pihaknya sudah menyiapkan bahan-bahan sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat yang bersumber dari bantuan gubernur. Namun ternyata, jadwal pembagian di Kabupaten Garut molor akibat adanya surat dari Dinas Sosial (Dinsos) Garut agar pendistribusiannya ditunda.

Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kondisi telur, apalagi menurutnya pengadaan sudah dimulai tak lama setelah gubernur launching program tersebut. Sedangkan daya tahan telur untuk disimpan hanya berkisar 7 sampai 10 hari.

Budi menyebutkan, untuk menghindari hal yang tak diharapkan akibat penyimpanan yang terlalu lama, maka pihaknya kemudian mendistribusikan telur yang sudah ada ke daerah lain. Dengan demikian, saat ini tak ada telur yang kondisinya busuk di gudang Bulog Garut.

“Kita memang sudah siapkan telurnya tak lama setelah pak Gubernur launching program bantuan tersebut. Namun kita juga tak membiarkan telur-telur itu sampai membusuk akibat belum adanya kejelasan jadwal pendistribusian di Garut dengan mendistribusikannya dulu ke daerah lain yang sudah berjalan,” katanya.

Ia juga menerangkan, untuk kelancaran program bantuan gubernur itu, pihaknya sudah menyiapkan tiga gudang Bulog tambahan di Garut. Gudang tersebut digunakan untuk pengemasan 47 ribu paket sembako termasuk di dalamnya telur yang akan dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut untuk tahap pertama.

Pengemasan tambahnya, selama ini terus dilakukan sedangkan pendistribusian belum juga dimulai sehingga menimbulkan kerentanan adanya telur yang busuk. Namun demikian Budi memastikan jika bahan-bahan sembako yang akan didistribusikan di Garut nanti semuanya dalam kondisi baik da layak dikonsumsi.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah mengaku tidak mengetahui adanya ratusan kilogram telur bantuan Gubernur Jabar yang busuk di gudang Bulog Garut. Pemkab Garut, dalam hal ini Dinsos, sama sekali tidak dilibatkan dalam penyediaan dan pendistribusian bantuan dari Gubernur Jabar tersebut.

“Pendistribusian bantuan gubernur dilakukan oleh Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dinsos sama sekali tidak dilibatkan baik dalam pengadaan maupun pendistribusian bantuan sehingga kami tidak tahu apakah benar ada ratusan kilo telur yang busuk atau tidak,” ujar Ade, Minggu (10/5/2020).

Dikatakan Ade, pihaknya paling hanya diminta untuk memberikan masukan data  KPM yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Namun berdasarkan informasi pihak PT Pos Indonesia, di Garut ada 47 ribu lebih warga yang akan menerima bantuan berdasarkan data dari provinsi.

Diakui Ade, pihaknya telah mewanti-wanti agar PT Pos terlebih dahulu melakukan pemadanan data KPM saat mendistribusikan bantuan dari gubernur. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara data yang dimilikinya dengan data yang dari provinsi.

Setelah dilihat tuturnya, dalam data KPM yang dari provinsi ternyata masih ada masyarakat yang telah mendpatkan bantuan program reguler seperti BPNT dan PKH yang kembali mendapatkan bantuan gubernur. Selain itu, ada juga warga yang sudah meninggal dan yang tidak ada di tempat yang juga masih masuk dalam daftar KPM.

Sesuai fungsi tuturnya, pihaknya sudah memberikan masukan terkait adanya KPM yang sudah mendapatkan program bantuan reguler seperti BPNT dan PKH melalui surat resmi. Namun yang menentukan tetap dari provinsi sehingga pihaknya kembali mengingatkan agar terlebih dahulu dilakukan pemadanan data.

“Kita sudah mewanti-wanti pihak PT Pos sebagi penyalur bantuan agar terlebih dahulu melakukan pemadanan data lagi. Hal ini agar tidak ada warga yang double mendapatkan bantuan atau tumpang tindih karena saya lihat masih banyak yang telah mendapatkan bantuan BPNT dan PKH tapi masih ada dalam daftar penerima bantuan gubernur,” katanya.

Tak hanya itu, Ade juga mengakui jika pihaknya melalui surat resmi sudah meminta pihak PT Pos agar bantuan disalurkan secepatnya apabila data sudah clear. Kalau di lapangan masih terjadi tumpang tindih bantuan, maka pihaknya meminta agar PT Pos membuat berita acara dan bantuan jangan dipaksakan untuk diberikan.

Khusus untuk PKM yang sudah meninggal tapi namanya masih tercantum dalam daftar penerima bantuan, menurut Ade pihaknya sudah berkoordinasi ke pemprov. Menurut pihak pemprov, bantuan tersebut bisa diberikan kepada ahli waris orang yang sudah meninggal sepanjang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Begitu juga halnya untuk penerima bantuan yang tidak ada di tempat.

Ade juga meminta dalam pengiriman bantuan, PT Pos turut melibatkan petugas TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan). Hal ini penting guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian bantuan mengingat petugas TKSK sudah tahu pasti siapa saja yang sudah mendapatkan bantuan BPNT dan PKH dan siapa saj yang belum.

“Kalau saat pembagian bantuan tukang Pos tak didampingi TKSK, tukang Pos pasti akan kebingungan. Sedangkan TKSK kan sudah hapal betul siapa saja di daerahnya yang sudah dan yang belum mendapatkan bantuan reguler BPNT dan PKH,” ungkapnya. (*)

Reporter : Ahen

Editor     : ER


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here