garutexpress.id- Sejumlah desa di Kabupaten Garut dikabarkan menolak bantuan langsung tunai (BLT) akibat melemahnya ekonomi saat wabah COVID-19. Pembagian BLT justru menimbulkan konflik di masyarakat.
Demikian diungkapkan Bupati Garut, Rudy Gunawan dihadapan sejumlah awk media. Menurutnya, bantuan yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 600 ribu itu dinilai berpotensi terjadi konflik.
“Kalau dikasih sekian orang pasti ada konflik. Tidak semuanya kebagian,” ujar Rudy, Sabtu (18/4/2020).
Sejumlah kepala desa, lanjutnya, sudah menyatakan tak ingin menyalurkan BLT. Dana BLT tersebut dinilai tak cukup karena hanya sebagian yang menerima. “Maunya desa jangan Rp 600 ribu lah. Ya Rp 200 ribu dibagi rata,” ucapnya.
Namun keinginan sejumlah kepala desa itu diakui Rudy sulit terealisasi. Jika disalurkan rata dengan jumlah yang berkurang, jelas akan melanggar aturan.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menyebut jika sampai saat ini belum ada bantuan yang turun dari pemerintah pusat. Desa banyak yang menolak karena kebingungan terus mendata, sedangkan bantuan belum ada.
“Sampai sekarang belum ada bantuan yang turun. Desa terus mendata tapi, bantuannya tidak ada. Jadi seperti itu (ada penolakan),” ucapnya.
Di Kabupaten Garut, tercatat ada 450 ribu kepala keluarga yang terdampak wabah corona dari hasil pendataan di desa. Nantinya warga yang terdampak akan mendapat bantuan dari program bantuan mulai dari bantuan pangan non-tunai (BPNT), bantuan provinsi, kabupaten, dan pemerintahan desa. (*)
Penulis : FW
Editor : ER
