Pemkab Garut Siapkan Bantuan Rp 10-Rp15 Juta untuk Tiap RW, Para Ketua RW Sebut Belum Jelas

garutexpress.id- Berbagai program dari Pemkab Garut untuk memberi bantuan kepada masyarakat dinilai kurang jelas dalam persoalan teknis. Pihak RW dan desa jadi sasaran karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat.

Wakil Ketua BPD Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Sigit Zulmunir, menilai kebijakan Pemkab Garut untuk memberi bantuan sangat tidak jelas. Selama ini, pemerintah hanya berbicara di media tanpa menjelaskan teknisnya kepada pihak desa.

“Pemerintah jangan hanya pencitraan akan memberikan bantuan. Sementara teknisnya tidak disampaikan. Orang di (kantor) desa jadi pusing karena instruksinya enggak jelas,” ucap Sigit, Rabu (8/4/2020).

Berbagai program yang dicanangkan Pemkab Garut di tengah pandemi corona mulai dari dana gotong royong per RW, bantuan bagi ODP, pembagian masker gratis, pembentukan gugus tugas COVID-19 tingkat desa, hingga yang terakhir pelunasan hutang warga yang meminjam ke bank emok.

“Banyak warga yang datang ke desa. Mereka nagih karena tahunya bantuan sudah ada. Tapi sampai sekarang dananya tidak pernah masuk ke kas desa,” katanya.

Contoh program yang tak kunjung terealisasi yakni pencarian anggaran dana desa (ADD) tahap dua. Di dalam ADD itu, ada dana gotong royong yang akan dibagikan per RW sebesar Rp 10 juta. Padahal selama ini, ADD itu dipakai untuk gaji dan insentif pegawai desa.

“Terus kalau dipakai dana gotong royong, mau semuanya dibagikan? Di desa saya saja ada 14 RW, jadi total Rp 140 juta. Padahal ADDnya kurang dari Rp 600 juta,” ucapnya.

Desa diminta untuk mengawasi setiap pendatang. Namun perlengkapan seperti masker dan hand sanitizer saja sulit didapatkan. Bahkan untuk operasional saja tidak ada.

“Mohon pemerintah jangan bikin kegaduhan baru. Kalau mau kasih bantuan, langsung saja. Jangan ngomong didahulukan, tapi buktinya tidak ada. Apalagi warga tengah panik karena wabah,” katanya.

Menanggapi program bantuan untuk RW, Ridwan Mustopa, salah seorang Ketua RW di Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut mengatakan, pada dasarna dirinya sangat mengapreasi  rencana Pemkab Garut yang mengeluarkan kebijakan mengenai anggaran untuk tiap RW sebesar Rp 10- Rp 15 juta utk keperluan penanganan COVID-19 di tingkat RW. Namun hal itu harus benar-benar terelaisasikan dengan baik.

“Pada dasarnya saya sangat mengapresiasi, dengan kebijakan Pemkab Garut yang akan membantu memberikan anggaran untuk tiap RW untuk menanggulangi wabah COBID0-19 ini. Dengan catatan benar-benar terlealisasi dan merata diterima para RW dan harus disertai dengan sosialisasi yang jelas,” ungkapnya.

Ridwan menilai, selama ini belum ada pemaparan yang resmi dari pemerintahan di tingkat yang lebih atas mengenai hal itu. Smntara di satu sisi masyarakt sudah banyak yang tahu bahwa tiap RW akan dapat bantuan untuk COVID-19.

“Jujur, selama ini misal mengenai COVID-19 di lingkungan saya untuk bikin baner himbauan pada wrga itu kita hasil iuran karena dari pemerintah gak ada atau tak dberikan. Begitupun rencana Pemkab yang akan membayar hutang warga yang memiliki hutang ke bank emok. Masalahnya adalah klasifikasinya seperti apa harus jelas pula dan pendataannya mesti gimana. Karena jagan sampai nanti ketika RT/RW salah dalam memberikan data, nanti pengurus RT/RW lah yang disalahkan,” bebernya. (*)

Penulis : FW

Editor   : ER

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here