Dinilai Rawan Konflik, Sejumlah Kades di Garut Tolak Bantuan Gubernur

garutexpress.id- Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Garut dengan tegas menyatakan penolakan untuk dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19. Penolakan dilakukan baik untuk penyaluran bantuan dari Gubernur Jabar maupun yang bersumber dari dana desa (DD).

Penolakan dilakukan para kepala desa di Garut karena penyaluran bantuan tersebut dinilai rawan menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan jumlah warga yang akan menerima bantuan jauh lebih sedikit dibading jumlah data yang sudah diajukan pihak desa berdasarkan hasil pendataan.

Menurut para kepala desa, bahkan jumlah KK yang disetujui akan mendapatkan bantuan rata-rata kurang dari satu persen dari jumlah KK yang didata dan diajukan pihak desa.

Kepala Desa Karyasari, Kecamatan Banyuresmi, Gaya Mulyana, menyebutkan jumlah kepala kelaurga (KK) yang diajukan dari desanya untuk mendapatkan bantaun berdasarkan hasil pendataan mencapai 1.600 KK. Namun pada kenyataannya, yang disetujui pihak provinsi hanya 82 KK.

“Ini pasti akan sangat rawan menimbulkan konflik. Apalagi warga sudah terlanjur tahu akan mendapatkan bantuan karena sejak awal pemerintah sudah menggembor-gemborkannya di media,” komentar Gaya.

Dengan alasan itulah, Gaya menyatakan akan menolak bantuan tersebut. Karena kalaupun terus dipaksakan, maka yang akan menjadi korban tentu aparat desa, para ketua RW dan Ketua RT yang bisa saja menjadi sasaran kemarahan warga karena mereka yang bersentuhan langsung dengan warga.

Gaya mengatakan, pemerintah provinsi ternyata menggunakan data terdahulu untuk daftar nominatif penerima bantuan dampak Covid-19 ini. Makanya, orang yang terdaftar pun rata-rata mereka yang sudah mendapatkan bantuan program PKH dan BPNT, sedangkan warga yang belum mendapatkan bantuan sesuai hasil pendataan pihak desa justeru tak terdaftar.

“Kasian para Ketua RW dan RT yang tentunya akan jadi sasaran kemarahan warga yang tak mendapaytkan bantuan. Makanya kami pustuskan untuk menolak dulu bantuan tersebut sebelum ada peninjauan ulang terkait jumlah warga yang akan mendapatkannya,” katanya.

Gaya berharap, aturan yang digunakan dalam penyaluran bantuan ini tidak kaku. Kalau memang anggaran yang disediakan pemerintah sangat terbatas, maka sebaiknya diberi keleluasaan kepada pemerintah desa untuk menggunakan kearifan lokal berupa hasil musyawarah desa termasuk dengan cara pemerataan bantuan kepada masyarakat.

Ungkapan senada dilontarkan Sirod, Kepala Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang yang juga Sekretaris Apdesi Kecamatan Samarang. Ia menambahkan, jumlah warga yang diajukan untuk mendapatkan bantuan di desanya ada 1.100 KK akan tetapi yang disetujui hanya 73 KK.

Hal ini diakuinya tentu sangat membingungkan aparat desa karena jika dipaksakan tentu akan menimbulkan permasalahan baru yakni konflik di masyarakat. Di sisi lain, jika ditolak, hal ini juga bisa menimbulkan dampak buruk kepada kepala desakarena bisa menjadi sasaran kemarahan gubernur.

“Kuota dari provinsi terkait jumlah KK yang akan mendapatkan bantuan terlalu jauh dibandingkan jumlah yang telah kami data dan ajukan. Jadinya bingung, mau nolak bagaimana, mau diterima juga bagaimana,” ujar Sirod.

Bahkan menurut Sirod, ada beberapa desa di Kecamatan Samarang yang jumlah penerima bantuan dari provinsi ini yang jauh lebih sedikit. Dia mencontohkan, di Desa Tanjung Anom, dari seribu lebih yang diajukan, ternyata hanya 3 KK yang disetujui sehingga kini kepala desanya juga sangat kebingungan.

Selain bantuan dari gubernur, Sirod juga menyayangkan adanya bantuan penanganan Covid-19 yang bersumber dari dana desa (DD) yang juga dinilainya rawan menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan kriteria penerima bantuan yang diniainya terlalu sulit sehingga jarang sekali ditemukan warga dengan kriteria seperti itu.

Menurut Sirod, ada 14 kriteria yang harus dipenuhi oleh warga yang akan menerima bantuan BLT dari dana desa ini, di antaranya ukuran rumah hanya 2 meter, rumahnya tidak berlistrik, tak mampunyai jamban sendiri, serta yang lainnya. Sedangkan untuk saat ini, sangat sulit ditemukan warga dengan kriteria seperti itu dan akalupun ada paling hanya beberapa KK saja.

“Dari dana desa, kami juga kan diwajibkan menyisihkan untuk BLT penanganan Covid-19 sebesar 30 persen. namun ternyata kriteria warga penerimanya terlalu berat sehingga sangat menyulitkan kami serta rentan juga menimbulkan kecemburuan sosial di masayarakat,” katanya.

Oleh karena itu, Sirod menyatakan telah menentukan sikap untuk menolak tegas penyaluran bantuan yang bersumber dari DD tersebut. Bahkan penolakan bukan hanya dilakukan di desanya tapi juga seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Samarang.

Harusnya, tutur Sirod, bantuan diperuntukan bagi seluruh warga yang terkena dampak Covid-19, sesuai nama dan janji pemerintah. Sedangkan di desanya, saat ini sebagian besar warganya benar-benar terdampak dalam masalah perkonomiannya.

Related Post

Bahkan tambah Sirod, saat ini seluruh Ketua RT yang ada di desanya sudah menolak untuk melakukan pendataan. Mereka tak mau kalau kerja keras yang mereka lakukan selama ini malah menimbulkan kemarahan warganya dan tentunya merekalah yang akan mejadi sasaran pertama.

Sama halnya dengan Gaya, Sirod juga berharap ada kebijakan dari pemerintah agar pihak desa bisa menarapkan sistem kearifan lokal melalui musyawarah dalam penyaluran bantuan tersebut. Kalaupun misalnya setiap KK harus menerima Rp 200 ribuan, asal merta, tentu tidak akan menimbulkan masalah.

“Jumlah warga yang harus mendapatkan bantuan begitu banyak sedangkan yang disetuji kurang dari satu persen. Kalau dipaksakan sesuai aturan, ini malah akan mencelakan kami sebagai aparat desa,” ucapnya.

Lain halnya dengan Ketua Apdesi Kecamatan Tarogong Kaler yang juga Kepala Desa Rancabango, Masgun yang mengakui hingga belum bisa menentukan sikap karena hingga saat ini bantuan yang dijanjikan dari provinsi itu belum juga ada. Namun Masgun juga sangat menyayangkan terlalu jauhnya jumlah KK yang diajukan untukmendapatkan bantuan dengan yang disetujui provinsi.

Diungkapkannya, setelah dilakukan pendatan, pihaknya mengajukan ke provinsi jumlah warga yang mendapatkan bantuan sebanyak seribu lebih. Namun entah apa alasannya, dari pihak provinsi hanya menyetujui 93 KK, bahkan Desa Sukajadi hanya disetujui 10 KK dari seribu lebih yang diajukan.

“Saya malah memprediksi jika bantuan gubernur ini tidak akan jadi turun. Kemungkinan besar akan ada peninjuan ulang akibat supaya tak muncul permasalahan baru di lapangan,” ucap Masgun.

Sikap Tegas Apdesi

Adanya penolakan terhadap penyaluran bantuan penanganan Covid-19 dari gubernur oleh para kepala desa di Garut, dibenarkan Ketua Apdesi Kabupaten Garut, Asep Basyir. Selain karena jumlah warga yang akan mendapatkan bantuan yang terlalu jauh dari yang sudah diajukan pihak desa, penolakan juga diakibatkan sistem penyalurannya yang juga dianggap ngaco.

Asep yang juga Kepala Desa Sukarame, Kecamatan Leles ini menilai, sistem penyaluran dari gubernur ini alurnya terlalu ribet. Dari gubernur batuannya disalurkan melalui Dinsos, selanjutnya ke kecamatan, Bulog, Pos Giro, dan kemudian disalurkan ke masyarakat dengan menggunakan jasa Gojek.

“Alur penyalurannya pun sudah ngaco seperti itu. Apalagi terakhirnya, penyaluran ke masyarakat dilakukan dengan menggunakan jasa Gojek yang tentu sangat rawan,” kata Asep.

Kerawanan dalam penyaluran bantuan gubernur ini menurut Asep dikarenakan dari realisasinya saja yang sudah jauh dari apa yang diajukan pihak desa. Seperti di desanya, dari 2.400 KK yang diajukan, ternyata hanya 86 KK saja yang disetujui sehingga dipastikan akan menimbulkan konflik.

“Bisa saja warga yang tak mendapatkan bantuan akan melampiaskan kemarahannya kepada tukang Gojek yang mengantarkan bantuan tersebut langsung ke warga. Belum lagi konplik antar warga dengan warga dan warga dengan pemerintahan desa serta RT dan RW,” ujar Asep.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Asep menyatakan Apdesi Garut dengan tegas menolak penyaluran bantaun dari gubernur tersebut selama belum direvisi baik secara faktual maupun manual. Pemerintah dinilainya telah salah langkah dalam mengambil kebijakan bahkan dapat dikatakan paranoid.

Menurutnya, seharusnya pemerintah tidak dulu mengumumkan warga yang terdampak Covid-19 akan mendapakan bantuan. Apalagi kemudian meminta pihak desa untuk melakukan pendataan dan mengajukannya ke provinsi akan tetapi pada kenyataannya, kemampuan keuangannya sangat terbatas.

Kesalahan langkah gubernur seperti inilah menurut Asep yang mengakibatkan munculnya kekisruhan di lapangan saat ini. Pihak desa, RW dan RT tentu akan menjadi korban kebijakan pemerintah yang rancu ini karena akan mejadi sasaran kemarahan warga yang tak puas. (*)

Penulis  :  Ahen

Editor    :  ER


Juragan Farhan:
Leave a Comment

This website uses cookies.