garutexpress.id- Dikabaran ada 47.983 paket sembako bantuan Gubernur (Bangub) Jawa Barat untuk Kabupaten Garut harus tertunda penyalurannya. Penundaan dilakukan sebelum ada koordinasi antara stakeholder yang terlibat dalam penyaluran paket sembako tersebut.
Dari informasi yang dihimpun, alasan penundaan bantuan gubernur itu, selain dipicukekecewaan para kepala desa akibat tidak sesuainya jumlah bantuan yang diajukan dengan yang menerima, juga data yang akan menerima masih tak jelas sehingga perlu diverifikasi terlebih dahulu.
Menurut sebuah sumber, dari 100 penerima yang diujicoba hanya lima orang data yang valid. Sisanya ada yang sudah meninggal dunia,tidak diketemukan dan sudah pindah alamat, serta data ganda.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah saat dihubungi membenarkan bahwa pihaknya meminta Kepala Kantor Pos Cabang Garut agar menunda proses penyaluran sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Penundaan dilakukan karena data sedang diverifikasi untuk penggantian yang meninggal dunia, ganda, dan tidak diketemukan.
“Tentunya hal ini akan berpengaruh kepada BNBA (By Name By Address) penerima bantuan yang akan ditetapkan oleh masing-masing leading sector sebagai penyalur jaring pengaman bantuan sosial,” kata dia, Rabu (29/4/2020).
Menurut Ade, data penerima Banpgub diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) BPS Tahun 2017, di mana yang menentukan siapa penerima bantuan adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Bulog,Indag, dan PT POS.
“Kami meminta agar saat penyaluran, pihak PT POS berkoordinasi dulu untuk memastikan data penerima valid dan tidak menimbulkan konflik,” tandas dia.
Menurut Ade, Dinas Sosial Kabupaten Garut hanya sebagai pengawasan dan monitoring untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
“Untuk pengawasan dan monitoring kan melibatkan juga Satgas Polres Garut. Jadi kita minta pihak PT Pos Cabang Garut menunda dulu penyaluran agar semua stakeholder yang terlibat ada koordinasi dulu,” ujarnya.
Pengamat sosial di Garut, Yudi Kurnia,SH, MH angkat bicara terkait polemik penyaluran Bangub Jawa Barat.Menurut dia, bantuan tersebut harus ditarik kembali sebelum dilakukan evaluasi dan pengkajian serta mendengarkan aspirasi para kepala desa.
“Bangub Jawa Barat yang mengambil data dari DTKS BPS tahun 2017 saja sudah tidak relevan karena data orang dinamis. Sungguh sangat tidak relevan lagi jika untuk penerima bencana wabah, datanya mengambil data dari angka kemiskinan, karena wabah beda dengan kemiskinan,” katanya. (*)
Reporter : Tim GE
Editor : ER
