garutexpress.id- Dampak dari penyebaran wabah virus corona (COVID-19) kini mulai dirasakan berbagai sektor, salah satunya perpajakan. Bahkan, Kabupaten Garut dioerkirakan bakal kehilangan pemasukan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) sekitar 30 persen.
Selain pajak, pendapatan lainpun diprediksi menurun cukup signifikan. Hal tersebut terjadi lantaran melemahnya sektor usaha saat ini.
Sulitnya beberapa pihak bayar PBB, Bapenda Kabupaten Garut menghapuskan sanksi denda dan administrasi bagi warga atau sektor usaha yang telat bayar pajak.
“Sama dengan pajak lainnya yang ditiadakan sanksi administrasi berupa denda ditiadakan, kalau ada penangguhan (tidak dilakukan karena) ada juga yang bayar. Karena situasi sekarang, lagi sulit,” ungkap Kepala Bapenda Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, Kamis (30/4/2020).
Menurutnya, untuk optimalisasi PBB, pihaknya tidak menekankan pada penagihan seperti biasa, melainkan hanya mengingatkan sambil mensosialisasikan bahwa wajib pajak tetap berlaku, namun bagi yang belum bayar pajak tidak akan ada sanksi.
“Kita target (pajak) di atas Rp 40 miliar, namun demikian tentu setelah dihitung-hitung tidak akan mencapai sekian, tidak akan tercapai sekitar 20 sampai 30 persen,” katanya.
Saat ini pun sektor pembayaran pajak mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan banyaknya hotel di Garut yang tutup. Meski ada kebijakan 50 persen pajak, namun banyak hotel yang tidak ada penghasilan dari tamu atau aktivitas usaha yang bisa diambil pajaknya. (*)
Reporter : Tim GE
Editor : ER
