garutexpress.id- Untuk mengantisipasi gejolak ekonomi akibat virus corona (COVID-19), DPRD Jabar menyiapkan bantuan sebesar Rp 500 ribu/ KK (Kepala Keluarga). Saat ini di Kabupaten Garut tecatat ada 130 ribu warga yang terkatagori miskin dan rentan miskin.
Menurut anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Memo Hermawan, ratusan ribu keluarga miskin itu nantinya akan menerima bantuan. Pemerintah daerah juga harus hati-hati dalam menggolongkan penerima bantuan, sehingga tak salah sasaran.
“Penduduk miskin dan rentan miskin yang penghasilannya harian akan dapat bantuan. Kami sudah rapat dengan gubernur dan menetapkan kategori penerima bantuan,” kata Memo usai melakukan pemantauan ke Kecamatan Wanaraja, Jumat (3/4/2020).
Sementara itu, Pemprov Jabar mencatat, ada 130.447 penerima bantuan untuk Kabupaten Garut. Ada sembilan kategori yang akan mendapat bantuan. Asal tak masuk dalam penerima PKH dan BPNT.
“Seperti penduduk yang keluarganya berstatus ODP, PDP, atau positif akan dapat bantuan. Lalu ada pemulung, lansia, dan disabilitas juga penerima bantuan,” ungkapnya.
Selain itu, pekerja yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, transportasi, serta industri skala kecil dan mikro akan diberi bantuan. Pemberian bantuan itu, bersumber dari pergeseran anggaran yang dilakukan Pemprov Jabar.
“Pemkab Garut juga bisa melakukan pergeseran itu. Apalagi ini darurat sifatnya. Saya rapat dengan Bappeda Garut, soal bantuan langsung ke masyarakat ini administrasi di sini belum selesai,” katanya.
Menurutnya, pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19 bisa berasal dari program lain yang tak terlalu krusial. Bahkan pergeseran bisa dilakukan tanpa pemberitahuan ke DPRD.
“Sifatnya sudah darurat. Dewan cukup diberi tahu. Jadi bupati bisa lakukan pergeseran. Dewan nanti lakukan pengawasan. Serta laporkan juga ke Polres dan Kejari agar terbuka penggunaannya,” jelasnya.
Untuk penanganan Covid-19, contohnya gaji 20 anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP akan dipotong. Bahkan Memo menyebut, jika masih kurang, ia akan menambah bantuan anggaran dari dana perjalanan dinas ke luar negeri.
“Daripada tidak dipakai, buat apa juga ke luar negeri di tengah kondisi seperti ini. Dana Rp 200 juta untuk perjalanan ke luar negeri di DPRD Jabar, bisa dipakai untuk membantu penanganan corona,” tandasnya.
Dari hasil pemantauan, Memo mengaku jika kelemahan penanganan Covid-19 di Garut yakni kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis. Pemkab Garut diminta tak terpaku dengan pagu anggaran penyediaan barang dalam kondisi darurat.
“Yang penting saat ini, APD ada untuk tenaga medis. Soalnya mereka sangat rentan. Kalau harga berkali lipat wajar, karena banyak yang mencari,” ujar mantan Wakil Bupati Garut itu. (*)
Penulis : FW
Editor : ER
