Percepat Pembangunan, DPRD Provinsi Dorong Pemekaran Desa di Garut

garutexpress.id- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin berharap pemerintah bisa melakukan pemekaran desa di Jawa Barat termasuk beberapa desa di Kabupaten Garut. Hal ini karena Garut sudah memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan wilayah yang sangat luas.

“Dengan adanya pemekaran pemerintah desa itu akan menambah percepatan pembangunan. Sekarang kan desa dapat anggaran dana desa, jika dibandingkan Jawa Timur (jatim) saja punya luas lahan Jawa Barat lebih luas, begitu pun dengan jumlah penduduk,” ungkapnya.

Menurutnya, jumlah penduduk di Jawa Barat ada 48 juta jiwa, sedangkan di Jawa Timur ada 38 juta jiwa. Tapi Jatim kata Ahab ada 7000 desa sedangkan jabar 5500 desa, dimana itu mengakibatkan adanya perbandingan cukup besar dari sisi penganggaran.

“Jika dijumlahkan semua desa, Jatim itu lebih besar Rp 15 triliun ketimbang Jabar karena desanya banyak,” katanya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Asep Jaelani, mengatakan, jika melihat luas geografis dengan jumlah penduduk yang ada di beberapa desa, sudah selayaknya ada pemekaran.

“Namun yang sudah komunikasi ingin ada pemekaran baru ada tiga desa, yaitu desa Cibunar Kecamatan Cibatu, Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan, dan satu Desa yang ada di Kecamatan Cibalong,” katanya, Rabu (29/1/2020).

Related Post

Menurutnya, beberapa desa yang mengajukan pemekaran ada yang belum memenuhi kelengkapan syarat. Beberapa syarat untuk pemekaran desa berdasarkan regulasi yakni batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan.

“Jumlah penduduk minimal 6000 jiwa atau 1200 kepala keluarga, tersedia sarana dan prasarana untuk pemerintah desa dan pelayanan publik. Potensi ekonomi yang berkembang, kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang dan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai ketentuan dengan peraturan perundangan-undangan. (*)

Penulis : Tim GE

Editor   : ER

 


Juragan Farhan:
Leave a Comment

This website uses cookies.