garutexpress.id- Pada LPJ Tahun Buku 2019, BKAD Kecamatan Bayongbong sengaja mengundang MUI Desa dan Kecamatan untuk menghadirinya. Disamping itu, sejumlah kepala desa dan tokoh masyarat turut serta hadir.
Dihadirkannya tokoh agama tersebut dikarenakan banyaknya isue terkait keberadaan UPK yang kerap disamakan dengan ‘Bank Emok’ dalam operasionalnya.
Menurut Ketua BKAD Kecamatan Bayongbong Agah Margana, dengan dihadirkannya MUI Desa dan Kecamatan, diharapkan para tokoh tersebut bisa membantu mensosialisasikan tentang kegiatan UPK, termasuk pengelolaan dana bergulir milik masyarakat. UPK hanyalah lembaga yang diberi amanat oleh masyarakat untuk mengelolanya sesuai dengan peraturan yang tertuang di PTO.
“Bank atau lembaga keuangan mana yang bisa menyisihkan keuntungannya untuk membantu masyarakat,” ujar Agah Margana di hadapan peserta MAD LPJ yang hadir di Aula Gedung UPK Bayongbong, Senin (13/1/2020).
Dalam agenda tersebut, laporan pertanggung jawaban kegiatan UPK selama tahun 2019, disampaikan Deden Sukmana selaku ketua UPK Bayongbong.
Deden mengungkapkan, pada tahun ini UPK Bayongbong mendapat surplus sebesar Rp. 306.909.663 . Dana tersebut disisihkan untuk dana Sosial Rp.46. 036.000,- setelah dikurangi untuk penambahan modal 45 %, OP kelembagaan serta cadangan resiko.
“Dana sosial tahun in akan dibelikan paket sembako, sasaranya untuk membantu keluarga miskin yang belum tersentuh BPNT ataupun PKH. Tahun ini UPK mengulirkan dana Rp 5,003 miliar untuk 360 kelompok , sedangkan tahun 2020 menargetkan 5,4 miliar,” katanya.
Sementara, Kabid LKD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Aris Riswandi,S.STP.,MSi., yang hadir dalam acara itu mengatakan, UPK yang bisa melaksanakan MAD LPJ dinilai sebagai UPK sehat.
“Kita berharap, bukan saja di Bayongbong , tapi seluruh UPK di Garut semuanya bisa melaksanakan LPJ,” ujar Aris. (*)
Penulis : AM
Editor : ER
