Kisruh Jelang Pemilihan Ketua Kadin Garut, Panitia Siap Hadapi Gugatan

garutexpress.id- Menjelang pemilihan ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Garut, tiba-tiba menyeruak soal ketidak puasan para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM di Garut merasa haknya terjegal.

Risman Nuryadi, penasehat hukum yang ditunjuk oleh para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) mengungkapkan, para pengusaha sektor UKM, merasa hak pilihnya dijegal oleh panitia pelaksana Mukab Kadin Garut. Karenanya, mereka mengadukan hal tersebut kepada dirinya agar hak-hak mereka bisa pulih.

“Intinya, mereka merasa hak pilihnya dijegal, hingga tidak bisa memilih, makanya kita akan kumpulkan bukti-bukti untuk melangkah ke proses hukum,” jelas Risman saat ditemui di Villa Guntur, Jumat (17/01/2020).

Menanggapi soal tersebut, Ketua Organizing Comitee (OC) Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke VII Kadin Kabupaten Garut, Asep Hendra Bakti, menegaskan, selaku bagian dari kepanitiaan Mukab Kadin VII, pihaknya siap menghadapi gugatan apapun.

Menurut Asep, pihaknya sudah bekerja melakukan proses tahapan Mukab berdasar AD/ART dan Peraturan organisasi (PO) dan petunjuk pelaksanaan Mukab Kabupaten/Kota.

“Saya khususnya bagian dari panitia siap menghadapi gugatan. Pelaksanaan Mukab akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah disusun sejak awal,” ujarnya, Jum’at (17/1/2020).

Diakuinya, panitia tidak pernah menutup atau UMKM dan UKM untuk daftar sebagai anggota kadin.

“Tapi kalo sebagai peserta Mukab dan memiliki hak pilih, diatur dalam AD/ART Kadin dan Peraturan Organisasi untuk Mukab Kab/Kota adalah anggota biasa atau badan usaha berbadan hukum yang ber KTA- B. Untuk keanggotaan Kadin ada tiga katagori anggota luar biasa, anggota biasa dan anggota tercatat,” katanya.

Asep membeberkan, anggota luar biasa untuk keanggotan Assosiasi/Hipmpunan profesi pengusaha, anggota biasa untuk keanggotaan yang berbadan hukum seperti CV atau PT, dan anggota tercatat untuk para pelaku UMKM pengusaha yang belum memiliki badan hukum, seperti hanya ada keterangan usaha dari tingkat kecamatan.

“Kita (Kadin) membuka diri untuk keanggotaan dari UMKM. Karena untuk KTA tercatat pengesahan hanya perlu cukup dari ketua Kadin Kab/kota,” tukasnya.

Asep menyebut, mulai tanggal 9 sampai 14 Desember 2019 para asosiasi atau perhimpunan usaha agar segera melakukan pemutakhitan dengan mendaftarkan ulang KTA-LB.  Demikian juga untuk anggota asosiasi atau perhimpunan usaha yang memiliki KTA-B.

“Apabila tidak melaksanakan, dengan berat hati akan dicoret dari hak suara dan hak bicara. Hal ini sudah disampaikan secara terbuka termasuk pada media,” pungkasnya. (*)

Penulis : Tim GE


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here