garutexpress.idi- Memasuki pembukaan masa sidang 2 tahun sidang 2019-2020 DPRD Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Jawa Barat soal helikopter. Di tengah persidangan , tiba tiba salah seorang anggota yang juga Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Irfan Surya Negara melakukan interupsi terhadap pimpinan sidang mengenai rencana Pemprov Jabar untuk pengadaan heli kopter untuk mendukung kinerja Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Dalam interupsinya, Irfan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat atas langkah cepat yang sudah dilakukan dalam penanganan bencana banjir maupun longsor yang terjadi di beberapa kota dan kabupaten.
“Kalaupun Pemprov harus memiliki pesawat helikopter karena daerah Jawa Barat cukup luas dan medannya cukup sulit untuk dijangkau melalui darat di saat terjadi bencana. Sekalipun kebutuhan itu sangatlah urgen, tetapi pembelian pesawat helikopter harus melalui perencanaan dari Pemprov,” katanya.
Menurut Irfan, tahapan itu harus di laksanakan dari awal sampai mendapat persetujuan Dewan melalui pembahasan di komisi dan Badan Anggaran DPRD.
“Tentunya pengadaan itu tidak ujug ujug. Apalagi dengar-dengar katanya pesawat helikopter itu sesungguhnya sudah ada, ini baru informasi. Tetapi saya tidak mengetahui apa lagi membahasnya. Kalau helikopter itu sudah ada, prinsipnya saya selaku anggota sangat mendukung rencana pemprov untuk membeli pesawat helikopter karena itu kebutuhan,” ungkap politisi Partai Demokrat.
Senada dengan Irfan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Ade Kaca, SE selaku anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Garut, menyetujui dengan pengadaan heli kopter untuk Gubernur tersebut.
“Kalau untuk mendukung kinerja ya saya setuju saja, karena memang di Jawa Barat ini banyak daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan darat. Apa lagi sebagian daerahnya, seperti Kabupaten Garut merupakan daerah rawan bencana, sehing dengan helikopter Gubernur bisa lebih cepat datang ke lokasi jika terjadi bencana. Dengan demikian Pemprov bisa secepatnya melakukan penanganan,” katanya.
Namun demikian lanjut Ade Kaca, pengadaan kendaraan operasional udara untuk Gubernur ini, harus sesuai prosedur. (*)
Penulis : Papap Dindin
Editor : ER
