Dedi Hasan Bahtiar: Ketua Kadin Garut Baru Wajib Memperluas Lapangan Pekerjaan

Garutexpress.id – Musyawarah Kabupaten (Muscab) ke VII Kamar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut akan dilaksanakan pada Selasa (21/1/2020).  Penentuan Ketua Kadin dan jajarannya akan ditetapkan untuk masa bhakti 2020-2025.

Penentuan Ketua Kadin ke depan menyedot banyak perhatian. Bahkan muncul sejumlah nama ke permukaan.

Namun sampai berita ini dirilis, baru Ketua Gapensi, Yudi Nugraha yang telah resmi mendaftar. Meski muncul nama lain yang heboh di media sosial namun secara formal belum terdaftar.

Perhelatan Muscab Kadin ini, tentunya menyedot perhatian banyak kalangan. Salah satunya politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dedi Hasan Bahtiar.

Menurut Dedi, tugas utama Ketua Kadin membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Tujuannya agar keberadaan Kadin bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain itu, Kadin juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan pengusaha dan pembangunan daerah.

Oleh sebab itu, kata dia, siapa pun Ketua Kadin terpilih harus bisa bekerja sama dengan pemerintah. Menurutnya, Kadin bisa menjadi mitra kerja pemerintah agar menjadi motor penggerak perekonomian.

“Peran Kadin sangat strategis untuk memajukan dunia usaha di Garut. Pasalnya, para pengusaha berkumpul di sini. Tentunya bisa menggerakkan laju ekonomi daerah,” kata Dedi Hasan, Sabtu (11/01/2019).

Related Post

Menurut Dedi, Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha. Di dalamnya mencakup aspek perdagangan dan perindustrian.

Saat ini, sejumlah daerah yang ingin membangun perekonomiannya yang terintegrasi memiliki beberapa hambatan. Salah satunya lemahnya koordinasi antar birokrat dengan pihak swasta.

Penyebabnya, ungkap Dedi, regulasi yang tumpang tindih, infrastruktur yang belum memadai untuk aktivitas perekonomian, dan masih kurang dilibatkannya stakeholders/ non-pemerintah.

Situasi itu membuat mereka tak terlibat dalam proses pengambil kebijakan. Padahal pihak non-pemerintah adalah aktor utama dalam perdagangan dan industri. Mengingat negara hanya memiliki fungsi regulasi, bukan pelaksana kegiatan.

“Jadi ayolah, Kadin ke depan harus bisa bersinergi dengan pemerintah. Begitupun dengan Pemkab harus mau membuka pintu untuk para pelaku usaha. Tujuannya agar roda ekonomi bisa berjalan,” harapnya.

Dedi menandaskan, Kadin selama ini dianggap organisasi yang menjadi payung bagi dunia usaha. Berdasarkan UU 1/1987, Kadin merupaka. satu-satunya organisasi yang mewadahi para pengusaha. UU tersebut juga memiliki landasan operasional kegiatan yang berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Itu disahkan dengan Keppres 17/2010.

”Jadi, Ketua Kadin lima tahun ke depan harus bersinergi dengan pemerintah. Mari bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan. Agar roda ekonomi masyarakat bisa berputar,” kata dia. (MHI)***

Juragan Farhan:
Leave a Comment

This website uses cookies.