DAK Pendidikan Tahun 2020 Turun 50 Persen, Ada Apa dengan Pemkab Garut ?

Ilustrasi.net

garutexpress.id- Pemerintah pusat dikabarkan tahun ini (2020) menurunkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk Kabupaten Garut. Tak tanggung-tanggung, penurunannya mencapai 50 persen dari tahun sebelumnya.

Hal ini tentunya sangat ironis, jika melihat kondisi ribuan ruang belajar di sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan SMP di Kabupaten Garut yang masih membutuhkan perbaikan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman mengintruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) segera melakukan pemetaan jumlah sekolah yang rusak. Dan perbaikan sekolah tersebut nantinya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

“Saya sudah intruksikan ke Pak Totong sebagai Kadisdik untuk memetakan sekolah rusak SD SMP. Sehingga tanpa usulan sekolah pun seharusnya dinas bisa menilai kondisi bangunan SD SMP tersebut. Kita bisa menentukan yang harus segera diperbaiki,” kata Helmi didampingi Kadisdik Garut, Totong, usai peresmian SDN Bayongbong 4, Kamis (30/1/2020).

Soal turunnya DAK tahun 2020, Wabup menyebut, pemerintah pusat sebagai pemberi kebijakan memiliki pertimbangan lain. Termasuk di antaranya memperhitungkan sebagian prioritas di daerah lain.

“Untuk SD SMP ada seribu ruang belajar lebih yang terdata perlu perbaikan. Saya dan pak Bupati berkomitmen itu bisa diatasi secara bertahap dengan skala prioritas lima tahun kedepan. Karena sarana dan prasarana bisa diprioritaskan, sehingga masyarakat, anak-anak bisa aman nyaman dalam belajar,” katanya.

Related Post

Dikatakannya, meski anggaran DAK Garut tahun 2020 ini mengalami penurunan dari sekitar Rp 60 miliar pada tahun 2019 lalu dan sekarang hanya sekitar Rp 30 miliar. Meski demikian,
peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tetap menjadi prioritas.

“Jika anggaran dari APBN maupun APBD terbatas, beberapa sekolah ada yang bisa dibangun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan, seperti pembangunan SDN Bayongbong 4 ini dibangun melalui dana CSR PT Sarana Multi Infratsruktur (SMI),” tukasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Siti Mufatahah, mengatakan, nilai pemberian DAK dari pusat ke daerah dilihat dari kinerja daerah dalam mengelola keuangan satu tahun ke belakang. Penurunan anggaran DAK ini bukan hanya di Garut saja tetapi ke semua daerah di Indonesia.

“DAK tergantung Pemda mengelola anggaran yang bersumber dari DAK setahun belakangan. Apakah menteri keuangan mengapresiasi atau tidak, itu dilihat berdasarkan kinerja. Untuk Garut kinerjanya bisa ditingkatkan, fokus pada prioritas pelayanan masyarakat, tidak hanya infrastruktur, tapi bisa juga SDM (sumber daya manusia) atau lainnya,” bebernya. (*)

Penulis : Papap

Editor : ER


Juragan Farhan:
Leave a Comment

This website uses cookies.