Rekening Diblokir, MUI Desa Karyajaya Batal Terima Bantuan Motor

Ustadz Ade Ihsan Hanafi, Ketua MUI Desa Karyajaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.***

garutexpress.id- Memiliki kendaraan operasional yang layak adalah dambaan, dan paling dinanti-nantikan bagi petugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Karyajaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Namun, kini harapan itu pupus sudah.

Sedianya, MUI Desa Karyajaya akan menadapatkan bantuan berupa pengadaan kendraan motor yang anggarannya diambil dari Anggaran Dana Desa (ADD). Namun, satu unit motor yang seharusnya sudah bisa disalurkan per Bulan November (2019) itu batal terealisasikan.

Menurut Ketua MUI Desa Karyajaya, Ustadz Ade Ihsan Hanafi, pembolkiran rekening desa yang dipicu penunggakan pajak menjadi sebab batalnya realisasi bantuan motor itu. Padahal, beberapa desa di Kabupaten Garut bantuan motor yang diperuntukan bagi MUI desa itu sudah terealisasikan.

“Sayang sekali ya, padahal kendaraan operasional (motor) itu sangat diperlukan dan dinantikan. Tampaknya untuk mendapatkan motor itu batal. Alasan pembatalan ini katanya rekening desanya diblokir pemerintah gara-gara nunggak pajak,” ungkap Ade, lirih, Jumat (13/12/2019).

Sebelumnya, Bupati Garut telah menggulirkan program bantuan motor untuk MUI desa ini melalui Anggaran Dana Desa (ADD) triwulan keempat dengan nilai Rp 16.582.900. Pengadaan speda motor ini sesuai Perpub Nomor 115 tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa tahun 2019.

Ternyata, tak semua MUI desa dapat bantuan motor tersebut, salah satunya penyebabnya pihak pemerintah desa menunggak pajak. Diberikatan sebelumnya, menurut Bupati Garut Rudy Gunawan ada 15 rekening Desa di Kabupaten Garut diblokir oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Pemblokiran rekening sejumlah desa tersebut diakibatkan nunggak pembayaran pajak Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).

Sementara itu, Ketua MUI Desa Karajaya, Ustadz Ade Ihsan Hanafi, berharap bantuan motor itu masih bisa didapatkannya. Ia menilai, soal pajak itu urusan tanggung jawab kades, sementara bantuan yang sudah diprogramkan sebelumnya mestinya direalisasikan.

“Soal pajak itu kan urusan pak kades, kita sebagai petugas MUI yang sudah dijanjikan bantuan itu ya seharusnya dapat. Terlebih kendaraan operasional (motor) itu sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilisasi tugas kami sebagai MUI desa. Apalagi, di Desa Karyajaya kondisi geografisnya sanagt eksstrim sehingga mengharuskan berkendara yang layak. Selama ini, saya bertugas ke kampung-kampung hanya dengan menggunakan kendaraan jadul yang kurang layak, itupun harus bergantian dengan keluarga. Jadi saya mohon kepada pak bupati untuk memberikan kebijakannya,” harapnya. (ER)***

 

 

 

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here